TASIK, RADSIK – Polemik baliho H Agus Wahyudin sebagai Calon Wali Kota Tasikmalaya berujung pada penertiban oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Baliho-baliho dari kader PPP itu diturunkan oleh tim gabungan pada Jumat (5/8/2022) malam.
Tadi malam, tim gabungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) didukung Dinas Perhubungan (Dishub) menyusur baliho-baliho H Agus Wahyudin di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya.
Sedikitnya ada empat titik baliho Agus Wahyudin yang diturunkan paksa. Yakni di Jalan Gunung Sabeulah, Jalan Otto Iskandardinata, Sutisna Senjaya dan di Jalan Syeh Abdul Muhyi.
Baca Juga:Kuipers Pastikan Timnya Berbenah dengan OptimisAtasi Tekanan yang Sulit
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Sebagaimana diketahui, baliho tersebut sebelumnya dipersoalkan oleh sejumlah kader PPP. Di mana penggunaan narasi calon wali kota dinilai kurang tepat harus didasari oleh SK pencalonan.
Kepala Bapenda Kota Tasikmalaya Hadi Riaddy SIP menuturkan penertiban tersebut bukan berkaitan dengan persoalan politik. Namun Bapenda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan pengawasan baliho yang tidak dibayar pajaknya. ”Alasannya karena tidak memenuhi kewajiban membayar pajak,” ujarnya.
Hal ini berlaku untuk baliho manapun yang tidak dibayarkan pajaknya. Pihaknya mengimbau kepada vendor maupun pemasang reklame supaya tertib untuk mengurus pajak. ”Agar punya kesadaran untuk membayar kewajiban pajak,” katanya.
Langkah tegas itu akan terus dilakukan terhadap reklame yang bermasalah dalam hal pajaknya. Sekaligus, Bapenda juga perlu mengecek ulang titik-titik reklame sebagai potensi pajak. ”Sehingga kita juga bisa menghitung potensi pajak reklame,” ucapnya.
Menyikapi serangan dari beberapa pengurus PAC PPP, H Agus Wahyudin tampak enggan memicu polemik yang berkepanjangan. Dirinya hanya mengutarakan permintaan maaf jika memang langkah yang dilakukannya dianggap keliru. ”Untuk kader dan elite PPP Kota Tasik saya mohon maaf, selesai,” singkatnya.
Sementara soal penurunan baliho, dirinya juga tidak banyak memberikan respons. Pada prinsipnya dia tidak bermasalah jika memang balihonya harus diturunkan. ”Ya silakan,” katanya.
Baca Juga:Kembangkan Ekowisata dan Literasi DigitalPantai Madasari Akan Diambil Alih
Wawancara terpisah, Ketua Fraksi PPP Kota Tasikmalaya H Ajat Sudrajat menyebutkan pihaknya enggan masuk dalam polemik yang terjadi. Karena pada dasarnya fraksi hanya mematuhi apa yang menjadi keputusan dari partai. ”Termasuk siapa nanti yang akan dicalonkan, kita patuh dengan keputusan partai,” ucapnya.