Di Kota Tasikmalaya, lanjut dia, terdapat ada sekitar 1.300 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di RSUD dr Soekardjo dan puskesmas. Jika tak kunjung ada kejelasan, pihaknya akan kembali melakukan gerakan serupa. ”Kami akan kembali ke sini dengan membawa semua teman-teman dari tenaga kesehatan baik itu nakes maupun nonnakes,” ucapnya.
Ajang menekankan bahwa pekerjaan para tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi tertular penyakit. Tidak kalah penting dari peran guru yang saat ini menjadi prioritas Pemkot Tasikmalaya dalam pengangkatan PPPK dan CPNS. ”Apalagi kinerja kami memberikan income kepada pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengapresiasi semangat dari para tenaga kesehatan. Dia menganggap kekhawatiran kelangsungan kerja para tenaga kesehatan sangat wajar ketika dihadapkan dengan rencana penghapusan honorer. ”Ke depan bahwa di pemerintahan itu hanya ada PNS dan PPPK,” ucapnya.
Baca Juga:Pelajar Korban Banjir Dapat BantuanLangkah Awal Meraih Kesuksesan Studi
Hasil konsultasi, untuk BLUD ada formulasi lain untuk peluang kerja mereka di mana selain PPPK dan PNS, ada juga peluang lain yakni tenaga ahli. Di tambah lagi, BLUD dikecualikan dari kebijakan soal penghapusan tenaga honorer. ”Ini kan jadi harapan tersendiri buat kami dan para nakes yang ada di puskesmas maupun rumah sakit,” katanya.
Di sisi lain, aspirasi dari massa aksi pun tentunya akan disampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa Sekretarais Daerah Drs H Ivan Dicksan serta Kepala BKPSDM Gun Gun Pahlagunara sedang menghadiri pertemuan di pusat membahas terkait rencana penghapusan honorer. Pihaknya berharap hasil pertemuan itu bisa memberikan kabar baik untuk tenaga kesehatan. ”Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih menggembirakan,” ucapnya. (rga)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!