TASIK, RADSIK – Pleno Dewan Pengupahan Kota (DPK) Tasikmalaya dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum tahun depan belum menemui kesepakatan. Masing-masing unsur di dalamnya memiliki perhitungan sendiri dalam mengusulkan kenaikan hak para pegawai untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal itu terungkap saat perwakilan pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha membahas pengusulan di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya, Selasa (29/11/2022). Akhirnya ketiganya bersepaham untuk menyampaikan perhitungan kenaikan masing-masing versi ke Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya Dr Cheka Virgowansyah. ”Hasil rapat DPK barusan, ada 3 usulan yah yang diikuti unsur pemerintah, serikat pekerja dan Apindo,” ujar Kepala Disnaker Kota Tasikmalaya Dudi Ahmad Holidi usai rapat.

Menurut dia, usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dari masing-masing unsur diakomodir dengan perbedaan persentase. Pemkot sendiri, menghitung kenaikannya merujuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 sehingga muncul angka usulan kenaikan di 7,19 persen. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Di sisi lain, serikat pekerja menggunakan penghitungan Permenaker Nomor 18 namun tidak menggunakan salah satu unsur pengali dalam menghitung persentase kenaikan. ”Jadi usulan kita ini hasilnya nanti ditentukan oleh Pak Pj Wali Kota. Kemudian nanti diusulkan ke provinsi untuk ditetapkan oleh gubernur. Jadi belum ditetapkan berapa keputusannya. Kita baru usulan-usulan saja. Jadi usulannya berbeda-beda dari 3 unsur DPK ini,” katanya menjelaskan.

Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik, Login

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!

 

 

%d blogger menyukai ini: