TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penetapan target pendapatan parkir di Kota Tasikmalaya perlu dikaji kembali.
Selain memberatkan para juru parkir di lapangan, target pendapatan parkir yang ditetapkan pemerintah disinyalir tanpa kajian.
Padahal target pendapatan asli dserah atau PAD harus ditentukan berdasar kajian potensi dan kemampuan pemkot mengelola.
Baca Juga:Bukanya Untung, Parkir Berlangganan di Ciamis Malah Berpotensi Boncos, Ini SebabnyaMasalah Baru, Masa Aktif Parkir Langganan di Kabupaten Ciamis Sulit Dideteksi
Bukanya Untung, Parkir Berlangganan di Ciamis Malah Berpotensi Boncos, Ini Sebabnya
“Kenapa tidak melakukan pengkajian dulu? Soal berapa kira-kira para Jukir itu dapat dalam satu hari, jangan tiba-tiba muncul angka target. Ini angka dari mana?” Tuturnya.
Di lapangan, kata dia, ada potensi konflik antara juru parkir resmi, juru parkir liar ataupun dadakan dan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Masalah kurangnya pelayanan parkir seperti konsumen yang merasa kesal lantaran dadakan ditagih oleh jukir liar yang mendadak muncul, hingga potensi rebutan lahan parkir akan menambah keruwetan.
Zebra Cross di Kota Tasikmalaya Ini Berubah Jadi Tempat Parkir, Dimana Hak Pejalan Kaki?
Sebab itu ia meminta pemerintah memgambil langkah berani jika ingin PAD naik. Yakni mengkaji kembali target pendapatan parkir dan mengakomodir jukir tidak resmi.
“Selain mendata yang resmi, mestinya pemerintah kota dalam hal ini Dishub juga mengakomodir kepentingan Jukir tidak resmi,” ungkap dia.
Baca Juga:Zebra Cross di Kota Tasikmalaya Ini Berubah Jadi Tempat Parkir, Dimana Hak Pejalan Kaki?Rezeki Menanti! Dishub Minta Juru Parkir Resmi Kejar Setoran Selama Ramadhan
Habib meminta para pejabat terkait turun ke lapangan. Merasakan dan menyaksikan sendiri masalah yang terjadi.
“Dishub hingga Pj Wali Kota harus melihat realitas ini. Coba disidak bisa gak mobil beliau parkir. Atau coba pakai motor biar bisa merasakan,” tandasnya. (Ayu Sabrina B)
Baca berita dan artikel lainnya di google news