TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pj Wali Kota Cheka Virgowansyah mengaku tengah mendiskusikan solusi kenaikan angka stunting bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Sehingga bisa kembali menekan risiko bayi dengan gizi kurang baik di Kota Resik.
Namun data yang diungkap Cheka berbeda dengan SSGI dimana menurut Cheka kenaikannya hanya 4 persen. Sementara data SSGI 5 persen.
Baca Juga:Nana Suryana Mulai Tancap Gas untuk Pilkada Kota BanjarLama Tak Terdengar, H Maman Padud Kota Banjar Tiba-Tiba Datangi Partai Golkar, Mau Apa?
“Data stunting dari Provinsi Jawa Barat, ada 17 kabupaten/kota yang relative tinggi. Kita sedang komunikasi terus dengan Polres, Kodim, dan tim dari praktisi juga untuk mencari solusi. Kenaikannya 4 persen ya dari data sebelumnya,” kata Cheka kepada wartawan pada Kamis, 16 Mei 2024.
Ia pun tengah mengevaluasi beberapa inovasi program yang dilakukan Pemkot guna menekan angka stunting. Salahsatunya program Dapur Masyarakat Khusus Anak Stunting (Damaskus).
“Nah Damaskus hingga saat ini memang agak mahal biayanya. Kita coba cari vendornya. Sekarang sedang dikomunikasikan dengan Menkes. Tapi prinsipnya sekarang kita sedang berusaha. Dengan program-program yang sudah kita kejar saja masih tinggi, apalagi tidak ada program yang kemarin kita lakukan,” analisisnya.
Ia mengaku sudah mengecek faktor kenaikan kasus. Apakah penambahan kasus baru atau disebabkan kasus lama yang belum tertangani.
Akan tetapi, sejauh ini berdasarkan data dan realitas di lapangan beberapa tritmen yang dilakukan Pemkot diakui sudah membuahkan hasil konkret, salah satunya one ASN one stunting. “Kita sudah cek apakah itu new stunting, atau stunting lama yang belum beres. Karena kemarin dari One ASN One Stunting-nya itu sudah banyak sekali terentaskan dari kemiskinan. Jadi mungkin kita harus cek data terakhir,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim meminta pemerintah mengevaluasi berbagai program intervensi yang telah dijalankan.
“Jangan cuma andalkan one ASN one stunting, sementara penerima tidak diedukasi. Karena fungsi edukasi supaya masyarakat juga paham, bahayanya, risikonya, saya nilai edukasi dan sosialisasi masih kurang,” kata Aslim kepada wartawan, pada Selasa 14 Mei 2024.
Baca Juga:Daftar untuk Pilkada Banjar, Dimyati-Alam Disebut Sudah Penuhi Persyaratan PerseoranganHonorer Pemkot Banjar Diciduk Polisi Atas Kasus Dugaan Penipuan
“Maka kita minta evaluasi dulu yang sudah berjalan. Termasuk penanganan sebelum anak lahir, sebab risiko stunting tidak pasca bayi terlahir saja. Risiko dalam kandungan juga harus teridentifikasi. Makannya perlu diedukasi agar menjaga asupan makanan sehat sehingga melahirkan anak-anak sehat juga,” sambungnya.(Firgiawan)