Tak Perlu Mewah Asal Layak

MANGKUBUMI, RADSIK – Pemerintah diminta mempercepat pembangunan lapak darurat untuk pedagang di Pasar Besi. Hal itu supaya para pedagang bisa kembali beraktivitas dan tidak ditinggalkan pelanggannya.

Sesepuh pedagang Pasar Besi H Misbahudin mengatakan, para pedagang ingin bisa secepatnya lapak disediakan pemerintah. Pihaknya tidak menuntut bangunan mewah, yang penting layak. “Walaupun bangunannya sederhana, yang jelas harus secepatnya dikerjakan,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (9/1/2023).

Apalagi pemerintah sudah menjanjikan akan membantu para pedagang. Khususnya mengenai pembangunan tempat untuk mereka berjualan seperti sebelumnya. “Pemerintah kan sudah janji,” terangnya.

[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]

Pada dasarnya, beberapa pedagang bisa berupaya membangun kios untuk pribadinya masing-masing. Namun tentunya akan menunjukkan kesan ketidakpercayaan pedagang kepada pemerintah. “Bisa saja saya pinjam-pinjam, tapi kan tidak baik juga untuk pemerintah,” ucapnya.

Salah seorang pedagang Nana Yuhana (72) juga menginginkan pembangunan lapak bisa secepatnya.

Meskipun dia masih kebingungan untuk modal, namun hal itu bisa lebih diupayakan ketika lapak sudah siap. “Kalau sudah ada, kita siap mengisi walaupun dengan modal seadanya,” ucapnya.

Pasalnya para pedagang harus tetap berjualan untuk mempertahankan pelanggan. Di samping itu, tuntutan kebutuhan hidup pun tidak bisa diabaikan meski usahanya harus vakum. “Apalagi nanti menghadapi lebaran, kebutuhan makin banyak,” terangnya.

Karena barang-barang dagangan yang sebelumnya terbakar sudah dia jual ke pengepul rongsokan. Sehingga meski sedikit bisa dijadikan modal untuk kelanjutan usahanya. “Karena kualitasnya sudah tidak layak, terpaksa dikilo (dijual rongsok),” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya Apep Yosa mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa perwakilan pedagang. Pihaknya pun sudah mendengar secara langsung keinginan para pedagang. “Ya, kami sudah silaturahmi dengan pedagang dan menampung aspirasi mereka,” ujarnya.

Pihaknya pun tidak mengabaikan keinginan pedagang, namun tentunya lapak darurat pun bukan berarti bisa dilakukan secara instan. Tetap harus ada beberapa mekanisme, salah satunya menyusun rincian biaya. “Sedang disusun RB-nya (Rincian Biaya), karena lapak darurat juga harus ada RB-nya,” ucapnya.

Ada pun gambaran umumnya, lokasi lapak darurat akan tetap berada di lokasi yang sama. Penempatan lapak pun akan menyesuaikan kios-kios yang sebelumnya ditempati oleh pedagang. “Jadi pemetaan lapaknya tetap, lokasinya juga tetap,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya M Rizal Ar Sutadiredja menilai bahwa keringinan pedagang yang ingin secara langsung melakukan perbaikan akan sangat berat dilakukan. Apalagi jika harus menyesuaikan spesifikasinya sebagaimana standar untuk bangunan pasar. “Jadi pasti butuh waktu yang tidak sebentar, paling cepat paling bisa dimulai dengan APBD perubahan,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (6/1/2023).

Pasar Cikurubuk saja, kata Rizal, pasca kebakaran 2015 silam pun belum diperbaiki secara utuh. Kecuali jika memang pemerintah punya alternatif khusus yang bisa mempercepat perbaikan. “Kalau dibilang dari BTT, sepertinya belum memungkinkan,” katanya.

Pemkot harus memusyawarahkan persoalan perbaikan pasar ini. Karena menurutnya pedagang pun tidak bisa menunggu terlalu lama sampai pasar dibangun ulang. “Kalau menurut saya solusinya ya lapak darurat, tapi tentu ini harus dimusyawarahkan dengan para pedagangnya,” ucapnya. (rga)

[/membersonly]

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!