TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Peluang Golkar untuk ikut serta di Pilkada 2024 semakin tipis pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Terkecuali, DPP Golkar bisa sesegera mungkin melegitimasi struktur baru melalui SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Ketua KPU Kota Tasikmalaya Asep Rismawan mengatakan bahwa penandatanganan SK pencalonan tidak mesti ketua definitif. Hal itu bisa dilakukan oleh Plt, Plh atau jabatan pengganti lainnya. “Tidak mesti definitif,” ungkapnya saat dihubungi Radar, Selasa (13/8/2024).
Dengan catatan, struktur dengan pimpinan baru tersebut sudah terdaftar di Kemenkumham. Karena hal itu menjadi dasar legalitas sebagai partai politik berikut dengan struktur dan pimpinannya. “Asalkan sudah teregistrasi di Kemenkumham,” ujarnya.
Baca Juga:Sebar Foto "SK Pencalonan" PPP, Gimik Politik Jelang Pendaftaran Pilkada Kota Tasikmalaya 2024Usai Cerai, Demokrat "Jadian" dengan Gerindra. Peluang Viman-Azies Terbuka di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!
Maka dari itu, keikutsertaan Partai Golkar di Pilkada Kota Tasikmalaya bergantung pada partai dalam membentuk struktur baru. Ketika struktur baru tersebut bisa secepatnya diselesaikan dan didaftarkan ke Kemenkumham, maka tidak akan masalah. “Itu kan urusan internal partai, jadi bergantung kepada partai,” ucapnya.
Mengingat ini berhubungan dengan Pilkada seluruh Indonesia, menurutnya DPP Golkar dengan KPU RI pun tentu ada jalinan komunikasi. Jika memang partai berlogo beringin tersebut ingin ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024. “Sebertulnya tinggal menunggu dari pusatnya saja, karena ini kan urusannya di pusat,” imbuhnya.
Sebelumnya itu, Sekretaris DPD Golkar Kota Tasikmalaya Eries Hermawan mundurnya Airlangga Hartanto memang bakal berdampak Pilkada. Terlepas apa yang menjadi alasannya, pihaknya menyesalkan karena dilakukan di masa yang terbilang krusial. “Ya pasti berdampak pada kepentingan Pilkada di daerah,” terangnya.
Mengenai penentuan kandidat yang akan diusung, pihaknya tidak khawatir DPP akan mengusung figur lain. Pasalnya sejak awal internal partai Golkar dari DPD sampai DPP sepakat H M Yusuf menjadi kader yang akan diusung di Pilkada. “Kalau untuk calon, tetap akan ke H M Yusuf,” ucapnya.
Ada pun yang menjadi kecemasan yakni terkait waktu pendaftaran yang tinggal sudah sangat dekat. Artinya DPP Golkar harus ngebut memproses pimpinan DPP yang baru guna penandatanganan SK pencalonan kandidat di Pilkada. “Mudah-mudahan sudah ada ketua baru sebelum tahapan pendaftaran,” pungkasnya.(rga)