Menurutnya, harapan untuk perubahan bagi tenaga non-ASN harus muncul dari kebijakan mendasar yang berkelanjutan, bukan sekadar alat kampanye atau barter politik untuk kepentingan sesaat.
Dia mengimbau agar tenaga honorer tidak dijadikan alat dalam kontestasi politik.
Mereka harus mendapatkan hak mereka tanpa ada tekanan untuk mendukung pihak tertentu demi memperoleh gaji yang sudah menjadi hak mereka.
Baca Juga:4 Pasangan Suami-Istri Siap Mengadopsi Bayi Terbuang di Pangandaran, Siapa yang Akan Terpilih?Wisata dan SDA Belum Maksimal, Pjs Bupati Pangandaran Minta Pemdes Lebih Jeli
Menurutnya, hal ini menyangkut keadilan dan hak asasi setiap tenaga kerja.
Tedi juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak mengambil langkah konkret, tenaga honorer dapat menyuarakan hak mereka dengan aksi turun ke jalan, seperti yang kerap dilakukan oleh buruh pabrik ketika hak mereka dirampas.
Dia berharap agar Pjs Bupati Pangandaran, Benny Bachtiar, segera mengawasi dan memastikan bahwa pembayaran honor yang tertunggak dapat diselesaikan tanpa adanya politisasi oleh kontestan pilkada.
Tedi berharap Benny Bachtiar bisa bertindak tegas untuk memastikan hak tenaga honorer diselesaikan dengan adil dan tepat waktu.
”Kami mendesak Pjs Bupati Pangandaran, Bapak Benny Bachtiar, untuk memastikan bahwa persoalan ini tidak digunakan sebagai alat politik. Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan masalah ini dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab,” tutur Tedi. (Deni Nurdiansah)