Soal Bonus Atlet, Dewan Sebut Pemkab Tasikmalaya Tak Serius

Bonus Atlet
Anggota DPRD Komisi IV Fraksi Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepulloh ST MM
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Soal bonus atlet, DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah memprioritaskannya. Pasalnya, para atlet sudah berjuang mengharumkan daerah.

Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyayangkan sekali belum cairnya bonus untuk atlet peraih medali pada Porprov Jabar 2022.

Padahal, pelaksanaannya sudah berlangsung tahun lalu. Sehingga sudah sepantasnya bonus atlet cair.

Baca Juga:Bonus Atlet Kabupaten Tasikmalaya Suram, Berpeluang Membela Daerah LainLLDIKTI: STMIK Jangan Lepas Tangan Soal Perpindahan Mahasiswa

Anggota DPRD Komisi IV Fraksi Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepulloh ST MM mengungkapkan, harusnya sudah terencana dari awal.

Mulai operasional persiapan, operasional kemungkinan mendapatkan medali dan selepas itu juga perhatian pemerintah berupa bonus kepada atlet harusnya sudah terkondisikan dari awal.

“Saya sudah memberikan warning dari awal juga, bahwa Porprov Jabar 2022 itu setengah hati diikuti oleh pemerintah. Dari mulai penyediaan anggaran untuk cabor yang berjuang cukup minim,” ujarnya kepada Radar, Kamis 13 April 2023.

Asep menjelaskan, seharusnya ini menjadi bahan pelajaran untuk ke depannya.

Bahwa event-event seperti ini harusnya menjadi motivasi bagi atlet-atlet terbaik generasi ke depannya.

Pemerintah Terkesan Kurang Peduli Soal Bonus Atlet

Jangan sampai kesannya pemerintah membiarkan dan kurang memperhatikan dalam bidang olahraga.

Akhirnya, kata dia, konsekuensinya atlet ada yang pindah membela daerah lain.

Mereka perlu ruang yang memang kepastiannya jelas terhadap prestasi ke depannya. Menyangkut tentang mungkin satu sisi kehidupan mereka.

Baca Juga:Bazar Sembako Murah Karangjaya, Permudah Warga BerbelanjaKecelakaan di Tasikmalaya, Penabrak Pejalan Kaki Tewas dan Korban Hanya Mengalami Luka Ringan

“Sebetulnya bukan porprov saja, dulu punya atlet juara Sea Games, sampai sekarang terlunta-lunta nasibnya. Ketika pemerintah kabupaten menjanjikan dijadikan PNS dan diangkat menjadi pegawai tetap atau PPPK sampai sekarang belum terealisasi. Maka dari itu, banyak hal yang perlu diperbaiki,” kata dia.

“Sebetulnya kalau keterbatasan anggaran semua paham. Namun dalam hal ini, terkait perencanaannya dari awal. Itu kan harusnya sudah terkondisikan,” ucapnya, menambahkan.

Menurut Asep, itu ada pos-pos lain yang tidak begitu urgent juga dibiayai oleh pemerintah.

Tapi di satu sisi ada hal yang sangat penting di depan mata dulu itu menghadapi porprov.

0 Komentar