Sistem Zonasi PPDB Dinilai Belum Siap Diterapkan, Wali Kota Bogor Bima Arya Temukan Kejanggalan Saat Sidak

Sistem zonasi ppdb
Wali Kota Bogor Bima Arya Saat Sidak alamat siswa pendaftar SMP1. (Foto: tangkapan layar instagram Bima Arya)
0 Komentar

RADARTASIK.ID — Penerapan sistem zonasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru dinilai belum tepat diterapkan. Banyak kecurangan muncul akibat penerapa pola ini.

Salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa infrastruktur khususnya di Kota Bogor belum siap dengan sistem zonasi PPDB.

Banyak siswa yang mendaftar sekolah negeri padahal rumahnya jauh dari sekolah. Sebaliknya ia mendapat banyak keluhan banyak siswa yang secara zona masuk dalam area yang ditentukan sekolah saat PPDB. Namun tak berhasil lolos karena tergeser oleh mereka yang sebenarnya rumahnya jauh dari zona.

Baca Juga:Maju Mundur Proyek Jalan Tol Getaci, Sempat Putus Kontrak Karena Konsorsium Prakarsa Swasta Gagal Bayar Jaminan Rp 600 MiliarKesal, Ketua PAC Pemuda Pancasila Sukadana Kabupaten Ciamis Bakar Sekretariatnya Sendiri

“Kami tadi sudah cek ke Gang Selot dekat SMP 1. Ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga. Ada yang titik koordinatnya dekat tapi nama dan alamat pendaftarnya jauh,” ujarnya saat sidak alamat sejumlah calon siswa SMP negeri di Kota Bogor pada video Instagramnya pada Kamis, 6 Juli 2023.

Berdasarkan data, kata dia, ada 36 siswa yang terdaftar dari sekitar Gang Selot. Namun setelah diperiksa langsung ke lokasi, jumlah anak yang masuk usia SMP di sana ternyata tak sampai 20 orang. Ia pun menduga ada kecurangan dalam sistem zonasi PPDB, dimana orang tua siswa kemungkinan mengakali agar anaknya tetap masuk SMP 1 meski alamatnya jauh dan tidak masuk zona.

“Saya menerima banyak sekali aduan di jalur khusus (pengaduan) yang kemarin kita buka. Sudah masuk hampir 300 (aduan). Mengadukan berbagai macam indikasi manipulasi (terkait PPDB),” tuturnya.

Bima pun berkesimpulan bahwa wilayahnya belum siap untuk penerapan sistem zonasi PPDB. Sistem kependudukan, verifikasi dan infrastruktur sekolah masih butuh pembenahan untuk dapat menerapkan sistem itu.

“Menurut saya sistem zonasi ini terbukti tidak siap. Saya kira ini harus dibatalkan. Sistem zonasi ini tidak tepat,” ujarnya.***

0 Komentar