Siasat Numpang KK Selalu Ada di Tasikmalaya, PPDB Perlu Dievaluasi Untuk 2024

Numpang KK PPDB Perlu DIevaluasi
Petugas PPDB SMK Bina Lestari PUI sedang melayani pendaftaran, Senin (10/7/2023). Setelah PPDB sekolah negeri selesai, pendaftaran ke sekolah swasta mulai bergeliat
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Zonasi PPDB perlu dievaluasi atau bahkan dihapuskan. Pasalnya hal ini memacu para orang tua melakukan berbagai cara untuk mendaftarkan anaknya.

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Silaturahmi (Forsil) RT RW Deden Tazdad yang tidak memungkiri adanya fenomena numpang KK. Namun RT dan RW tentunya tidak bisa menghalangi karena itu merupakan hak masyarakat. “Apapun kepentingannya, kita tidak bisa menghalangi,” ungkapnya kepada Radar, Senin (10/7/2023).

Namun sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi numpang KK secara dadakan. Karena menurutnya para orang tua sudah paham soal ketentuan pindah yang minimal 1 tahun. “Jadi yang pindah tahun ini, kepentingannya untuk PPDB tahun depan,” ucapnya.

Baca Juga:Kota Tasikmalaya Targetkan Dapat Adipura Tahun 2024, Harusnya Lebih Serius Tangani SampahKemiskinan di Kota Tasikmalaya Bisa Selesai Dalam 1 Tahun, Ini Caranya!

Meskipun tidak tersurat, namun pada prinsipnya bisa dibedakan antara pemindahan KK alamiah dengan kepentingan PPDB. Misalnya nama anak dipindahkan ke keluarga yang punya domisili di dekat sekolah, sedangkan orang tuanya masih di Kota Tasikmalaya. “Beda halnya ketika orang tuanya memang di luar daerah,” ujarnya.

Secara hukum atau administrasi, menurutnya memang tidak masalah. Namun menurutnya hal ini tidak mengedukasi karena secara tidak langsung anak diajarkan mengakali sistem. “Entah disebut curang atau bukan, tapi ini menurut saya tidak mengedukasi,” ucapnya.

Pria yang juga praktisi di dunia pendidikan itu menilai sistem zonasi PPDB perlu dievaluasi. Setidaknya setidaknya permindahan KK retang minimalnya diperlebar. “Misalkan minimal kepindahan itu 5 tahun, jangan 1 tahun,” ucapnya.

Lebih ideal lagi memang sistem zonasi ini perlu dihapuskan. Karena tidak berpengaruh pada misi pemerataan pendidikan ketika posisi sekolah menumpuk di satu wilayah. “Kalau tidak dihapus pun setidaknya dievaluasi dan diperbaiki supaya lebih baik,” ucapnya.

Hasil PPBD untuk tingkat SMA sederajat di sekolah negeri sudah dibuka pada Senin siang (10/7/2023). Biasanya, pendaftaran di sekolah swasta baru mulai terlihat. Salah satunya di SMK Bina Lestari PUI yang mulai banyak kedatangan pendaftar.(*)

0 Komentar