BANJAR, RADSIK – Dinas Perhubungan Kota Banjar berharap target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 dari pengujian kendaraan bermotor sesuai potensi kendaraan yang ada.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Asep Sutarno melalui Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjar Adang Kurnia mengatakan, potensi jumlah kendaraan di Kota Banjar yang diuji Kir tahun ini sebanyak 2.326 unit. Sementara kendaraan dari luar daerah sebanyak 697 unit.
“Ingin ada evaluasi terkait target PAD, yakni disesuaikan dengan potensi kendaraan yang ada. Tahun 2022 target PAD dari retribusi Kir hanya tercapai 87 persen, karena memang targetnya tinggi. Bisa mencapai 87 persen dari nilai target total Rp 330 juta itu juga terbantu oleh kendaraan dari luar daerah,” kata Adang Kurnia, Selasa (3/1/2023)
Baca Juga:PJU Padam, Laporkan TertulisKelapa Pangandaran Kalah Bersaing
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Sementara potensi pengujian jika dirata-ratakan per hari jumlahnya sekitar tujuh unit kendaraan, baik kendaraan penumpang maupun kendaraan barang. “Untuk target PAD tahun 2023 belum ditentukan, pembahasannya harus bersama DPRD dahulu. Kita coba akan menyampaikan untuk target ini harus berdasar pada potensi jumlah kendaraan,” katanya.
Target Rp 330 juta, kata dia, masih tinggi lantaran kendaraan di Kota Banjar yang diuji Kir tidak sebanyak target yang ditetapkan pada tahun 2022. “Kita akan coba sampaikan secara riil dari potensi jumlah kendaraan untuk target tahun 2023,” kata dia.
Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, tempat pengujian kendaraan bermotor milik Pemkot Banjar kini sudah terakreditasi B. Sebelumnya, gedung Kir yang tak jauh dari kantor Dinas Perhubungan ini masih terakreditasi C.
“Sebelumnya kami mengajukan untuk penaikan status akteditasi dari C ke B. Alhamdulillah dengan berbagai kriteria penilaian dan alat yang sudah kami miliki, kita (Pemkot) Banjar lolos untuk tempat uji Kir menyandang akreditasi B,” katanya.
Menurut dia, ada beberapa kriteria penilaian untuk meraih akreditasi B tersebut. Beberapa di antaranya terkait ketersediaan alat dan sarana yang harus standar pengujian kendaraan.
“Ada sekitar 10 untuk teknis yang dinilai oleh Dirjen Perhubungan Darat, seperti standar lokasi, standar fasilitas, kapasitas uji, pemeliharaan fasilitas kalibrasi, dan sebagainya,” katanya.