TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Menjelang bebas tugasnya Ivan Dicksan dari jabatan sekretaris daerah (sekda), DPRD Kota Tasikmalaya mengaku bakal memelototi masalah netralitas ASN dan pengisian kursi pelaksana harian (Plh).
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim mengatakan pengisian kursi pelaksana harian selepas Ivan bebas tugas nanti harus benar-benar selektif. Plh sekda harus dijabat orang yang paham seluk beluk pemerintahan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
“Pengisian kursi sekda kan kewenangan kepala daerah. Plt sekda nanti, itu yang penting benar-benar paham pemerintahan Kota Tasikmalaya. Jangan ujug-ujug orang tak tahu (pemerintahan) masuk. Apalagi sekarang masa transisi. Kalau yang tak tahu (seluk beluk pemerintahan) kita khawatir dikejar waktu pembahasan anggaran perubahan,” katanya usai rapat paripurna digedung DPRD, Rabu 26 Juni 2024.
Baca Juga:H Amir Mahpud Vs H Budi Budiman, Jubir Usman Hanya Tertawa dan Sebut Hiburan Politik Jelang Pilkada Kota TasikMasa Tugas Ketua KNPI Kota Tasikmalaya Akan Berakhir, Emang Kapan Sudah Bekerjanya?
Selain harus memahami anatomi pemerintahan, pengisi kursi pelaksana harian ataupun pelaksana tugas sekda yang bersifat sementara itu juga harus sosok yang netral dan bisa menjadi contoh bagi ASN dalam bekerja dengan harmonis.
“Harus yang netral. Sekda mau maju (Pilkada). Jangan sampai ASN terkotak-kotak. Harus netral. Mengharmonisasi, supaya kondusif. Hak pribadi untuk memilih silakan, tapi jangan bergeng-geng dalam dukungan politik. ASN kan tegas dan jelas diatur Undang-Undang harus seperti apa,” ungkap Ketua DPC Partai Gerindra tersebut.
Ia menegaskan DPRD bakal mengerahkan segenap kemampuan pengawasannya untuk memastikan pengisi kursi pelaksana hadian sekda nanti bukanlah orang yang terkontaminasi politik. Sebab kalau tidak netral, roda pemerintahan bisa ikutan ambyar jelang Pilkada.
“Sudah kita sedang masa transisi, Pilkada akan dilangsungkan, mau gimana kalau birokrat ikut-ikutan terkotak-kotak. Hati-hati! Kami punya fungsi pengawasan. Kami akan pasang mata dimana-mana seperti apa netralitas ASN di Pilkada,” sambung mantan Ketua Komisi I DPRD itu.
Ia kemudian menyebut bahwa Kota Tasikmalaya pernah punya historis buruk soal keterlibatan ASN dalam kegiatan politik. Khususnya dalam urusan dukungan terhadap pasangan calon. Sebab itu pihaknya akan memelototi netralitas ASN tersebut bersama KPU dan Bawaslu.
“Publik juga bisa melihat. Tak bisa dihindari potensi keterlibatan ASN jor-joran. Saat kandidat dukungannya kalah, dia malamnya lari ke pemenang. Kerja saja. Sebagai masyarakat saya juga akan simak tindak-tanduk ASN. Dari Pj wali kota sampai staf terbawah akan kita pelototi,” paparnya.