PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Sejumlah massa mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran, menyatakan sikap atas temuan dalam LHP BPK RI Kabupaten Pangandaran tahun 2023.
Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan beberapa poin seperti desakan kepada Panita Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pangandaran, agar menolak pengajuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Lalu, meminta agar Pansus mengirim surat kepada presiden dan mendesak dilakukanya audit investigasi dan forensik terhadap laporan keuangan daerah, dari tahun 2018 sampai 2023.
Baca Juga:Kaum Ibu adalah Kekuatan, Siap Jadi Bagian Terdepan Yusuf di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!Nama-Nama Ini Bisa Jadi Opsi Cabup-Cawabup Ciamis untuk Pilkada 2024
Selanjutnya, meminta pansus terbuka dalam sidang paripurna terkait temuan BPK RI, dan melibatkan masukan-masukan dari berbagai pihak seperti nelayan, presidium, tokoh agama, akademisi dan lain-lain.
Tokoh Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran Supratman mengatakan, beberapa masyarakat Pangandaran berkumpul di kediamanya pada Jumat 14 Juni 2024.
Mereka menyampaikan keprihatinannya terhadap pengelolaan keuangan dan kebijakan Pemkab Pangandaran. Apalagi ada temuan di LHP BPK.
“Jadi tadi masyarakat kumpul di rumah saya, menyatakan keprihatinanya atas kondisi Kabupaten Pangandaran saat ini,” ucapnya saat dihubungi.
Mereka sekaligus meminta izin kepada Supratman sebagai Tokoh Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran, untuk mengawal Pansus LHP BPK.
“Mereka akan terus mengawal bagaimana kerja pansus ini, apakah serius mensikapi kondisi yang ada,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika kerja pansus tidak beres, masyarakat bisa saja tidak akan puas nanti.
“Bisa saja nanti berbuat apa, demo mungkin,” ungkapnya.
Baca Juga:Nana Suryana Cari Sosok Pendamping untuk Hadapi Pilkada Kota Banjar 2024Ibu-Ibu Ini Kompak Pasang Banner H Yusuf, Beri Pesan Ulah Nu Ngalamun, Tapi Nu Ngalaman di Pilkada 2024!
Dia mengatakan masyarakat sudah prihatin dengan kondisi keuangan yang amburadul dan tidak bertanggungjawab.
“Dan juga keuangan ini tidak terkontrol,” tegasnya.
Menurutnya banyak program Pemkab Pangandaran yang tidak prioritas, namun malah masuk dan terkesan dipaksakan. Sehingga membuat keuangan tidak baik-baik saja.
Iapun berharap kondisi keuangan Pangandaran bisa pulih, dari hutang yang menunpuk juga defisit anggaran.
Radartasik.id kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi terkait temuan LHP BPK dan juga soal piutan Pemkab Pangandaran, ke Sekda Kusdiana, namun yang bersangkutan sudah tidak ada dikantor dan saat dihubungi nomornya tidak aktif. (Deni Nurdiansah)