Sapa Warga Manonjaya, Dedi Mulyadi: Pemimpinnya Maung, Rakyatnya Harus Maung

pemimpinnya maung
Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbicara di atas panggung di hadapan warga yang memenuhi lapangan Alun-Alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu malam, 14 Agustus 2024.
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih pemimpin yang adil dan berkompeten, serta mampu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam kunjungannya ke Alun-alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi berbicara di hadapan warga yang hadir, membahas pentingnya memilih pemimpin yang unggul.

Dia menekankan bahwa seorang pemimpin dan rakyatnya harus menjadi Maung (Manusia Unggul), yang menurutnya, adalah mereka yang memiliki hati yang ikhlas.

Baca Juga:Yuk Ikuti Survei Popularitas dan Elektabilitas Bakal Calon Wali Kota Tasikmalaya 2024-2029Korban KDRT Trauma Berat, Keluarga Selebgram Asal Bogor Minta Hukuman Berat untuk Pelaku

”Pemimpinnya Maung, rakyatnya harus Maung. Maung itu apa? Manusia unggul,” ungkap politisi yang populer dipanggil KDM saat berbicara di atas panggung di Alun-Alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu malam, 14 Agustus 2024.

Dedi mengingatkan bahwa ajaran orang tua dahulu menekankan pentingnya menjaga mata dengan waspada, menjaga hidung dengan peka, menjaga lidah dalam ucapannya, dan menjaga hati dengan keikhlasan.

Dedi juga menyampaikan pesan penting agar kaum muda dan yang tua bersatu dan saling mendukung, sesuai dengan program ”Jawa Barat Istimewa”.

Dia menekankan pentingnya penyediaan sarana pendidikan yang memadai oleh pemerintah. Menurutnya, program pendidikan yang baik harus didukung dengan fasilitas yang memadai, bukan hanya sekadar wacana.

Selain itu, Dedi menyarankan agar data terkait anak atau orang yang kurang mampu tidak hanya bergantung pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia mengusulkan agar data ini dikumpulkan mulai dari tingkat RT/RW untuk memastikan data yang akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, dapat ditentukan siapa yang layak mendapatkan layanan pendidikan gratis.

Dedi juga mengingatkan bahwa dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah provinsi harus memastikan bahwa program yang disebut gratis benar-benar bebas dari biaya tambahan, sehingga rakyat tidak dibebani iuran yang memberatkan. (Diki Setiawan)

0 Komentar