TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kosongnya kursi Wakil Wali Kota Tasikmalaya dimanfaatkan pemerintah kota untuk mengalihfungsikan ruangannya menjadi Ruang TP PKK, DWP, dan Dekranasda.
Diketahui ruangan ini sudah kosong sejak tahun 2020. Tepatnya sejak H Muhammad Yusuf yang saat itu menjabat wakil wali kota, naik menjadi wali kota setelah Drs H Budi Budiman tersandung perkara hukum.
Sebelumnya Dharma Wanita Persatuan (DWP) menempati ruangan yang berada di lantai dasar Bale Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Peacesantren Ramadan Show di Garut Sebarkan Pesan PerdamaianApa Itu Neuralink? Perusahaan yang Menanamkan Chip pada Otak Manusia Milik Elon Musk
“Iya dulu memang di bawah. Semenjak pak Yusuf menjadi wali kota, DWP pindah ke sini,” kata Ketua DWP Kota Tasikmalaya, Eva Arifah Dicksan pertengahan Januari lalu.
Kini, setelah sekian lama menempati ruangan itu, sekretariat organisasi DWP, TP PKK dan Dekranasda harus kembali pindah.
Mereka diminta hengkang dan mengosongkan kembali ruangan tersebut lantaran nanti akan diisi kembali oleh wakil wali kota definitif setelah ada pasangan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun RadartasikID, DWP dan PKK akan diberi waktu untuk hengkang dari ruangan tersebut, hingga pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya yang baru ditetapkan.
Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya berencana untuk tidak lagi menggunakan ruang wakil wali kota itu, untuk kediaman DWP.
“Kita sudah pikirkan itu, makannya sekarang kita akan integrasikan di DPTSP itu dengan kantornya akan dipindah ke sana. Karena kelihatnnya aktivitasnya banyak di sana, di Mall Pelayanan Publik,” jelas Ivan kepada Radar, Jumat, 22 Maret 2024.
“Kita akan alokasikan dana. Jadi nanti bisa buat dekranasda, Dharma Wanita, dan lainnya,” tambahnya.
Baca Juga:PKL di Kabupaten Garut Tak Dilarang Jualan Asal Sesuai PeruntukanPemadatan Tanah untuk Flyover Ditarget Beres Sebelum Lebaran
Ivan kemudian menjelaskan soal DWP, PKK, dan Dekranasda yang tidak punya ruangan tetap. Masalah anggaran jadi alasan fundamental saat ini.
“Ya karena keterbatasan (anggaran) kita sih,” ucapnya.
Kendati demikian, Pemkot kata Ivan bertekad unruk menyiapkan ruangan bagi mereka.
Rencana itu digagas dan akan diselesaikan pada tahun ini. Mengingat Pilkada 2024 akan dilakukan pada November mendatang.
“Jadi PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, semua bisa kita siapkan. Jadai ruangan wakil walikota tidak dipakai lagi,” tandasnya. (Ayu Sabrina B)