TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID– Sejak tahun 2018, Forum Bungursari mengaku telah mengusulkan penmbangunan SLTA negeri di wilayah mereka.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, disebut sudah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp 6 Miliar, namun sayang tidak terserap.
Penasihat Forum Bungursari, Tatang Sutarman, menyebut ada salah satu warga yang keberatan dengan usulan tersebut. Ia adalah H Aslim yang saat ini menjabat ketua DPRD Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Supriana Dapat Dukungan dari ‘Ajengan Tajug’ untuk Maju di Pilkada BanjarYanto Oce dan Strategi Silent Majority di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!
Keberatan Aslim itu menurut Tatang dikarenakan yang bersangkutan juga memiliki lembaga pendidikan swsta jenjang SMA di Kelurahan Sukajaya yang menjadi lokasi rencana pendirian SMA negeri.
“2018 sempat diajukan (pembangunan SMA negeri, red). Maunya di Kelurahan Sukajaya. Ada isu, Pak Aslim ada keberatan, karena terlalu dekat dengan sekolah kepemilikan. Padahal provinsi ini. Kalau ada saja hibah dari provinsi itu (sekolah, red), tinggal dibangun,” kata Tatang saat dijumpai usai acara di Kelurahan Sukajaya pada Rabu, 5 Juni 2024.
“Dulu ada (dana) Rp 6 Miliar. Pak Aslim tidak mau menandatangani. Ada ketakutan, tentang adanya sekolah negeri di Bungursari. Ya kami rencana geser kelurahan Bungursari saja,” lanjut dia.
Sebelum itu, menurut Tatang, warga melalui forum dan kesepakatan 74 RW di Kecamatan Bungursari pernah mencoba membangun komunikasi dengan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Yakni Yod Mintaraga dan Ali Rasyid. Keduanya membidangi komisi ihwal kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya terdapat sektor pendidikan.
“Komunikasi dengan pak Iyod, pak Ali Rasyid, tetapi tanggapannya dingin. Tidak pernah ketemu. Sulit untuk ketemu,” ungkap Tatang.
Ia merasa, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Jawa Barat tidak berkoordinasi dengan baik tentang persoalan itu. Sehingga aspirasi warga untuk punya SMA negeri di sana tidak tersampaikan.
Baca Juga:Dear.. Pak Sekda Kota Tasikmalaya Kok Acara Silaturahmi Jadi Deklarasi Pilkada 2024?Yusuf "Anteng" di Posisi Pertama Berdasarkan Hasil dari Survei Perdana DPP Partai Golkar
Hal ini yang kemudian memunculkan beragam isu di lingkungan warga Bungursari. Bahwa keinginan mereka seolah “dijegal” oleh anggota dewan.
“Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu, yang mana? Selama ini berdirinya Kota Tasik, kami merasa dimarjinalkan. Mengapa mereka seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap kebutuhan publik?” tandasnya.