Rotasi Mutasi Hal Wajar, Tapi Kalau Ada Kepentingan Politik Jadi Kurang Ajar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemkot mendapat sorotan juga dari mahasiswa. Meskipun kebijakan tersebut hal biasa dan wajar, namun penempatan pejabat tanpa kajian akan memberikan dampak yang berbahaya.

Setiap langkah dan kebijakan pemerintah akan berpengaruh terhadap masyarakat. Termasuk dengan kebijakan rotasi mutasi atau penempatan pejabat di instansi mana pun.

Secara organisasi pergeseran atau pemindahan jabatan memang merupakan hal biasa, namun hal itu berlaku untuk internal pegawai. Bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan, penempatan orang yang tidak tepat pengaruhnya akan sangat besar.

Baca juga : Disdik Kota Tasikmalaya Minta Sekolah Manfaatkan Kompetisi Bintang Pelajar 2024

Seperti diungkapkan aktivis mahasiswa Ardiana Nugraha yang menilai kebijakan rotasi mutasi pegawai merupakan salah satu hal dasar dalam pelayanan. Sehingga indikasi kekeliruan harus disikapi untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. “Apakah akan berjalan baik atau malah sebaliknya,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (17/1/2024).

Pihaknya sepakat bahwa pergeseran pegawai memang harus dilaksanakan, dengan catatan ditujukan untuk perbaikan. Maka dari itu langkah tersebut perlu didasari berbagai pertimbangan yang objektif khususnya penilaian kerja ASN. “Artinya bahwa rotasi mutasi bukan semata-mata Hak prerogratif PJ Wali Kota,” ucapnya.

Maka dari itu pihaknya meminta agar Pj Wali Kota tidak main-main ketika mengambil kebijakan rotasi mutasi pegawai. Supaya hal yang wajar untuk penyegaran birokrasi menjadi kurang ajar. “Menjadi tidak wajar jika prosesnya tidak matang,” ucapnya.

Baca juga : Rotasi Mutasi Memperkeruh Suasana Masa Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

Apalagi jika rotasi mutasi tersebut hanya dijadikan ajang bagi-bagi kue untuk kepentingan tertentu. Baik itu kepentingan pribadi Wali Kota apalagi kepentingan politik praktis di masa pemilu ini. “Alih-alih ingin bekerja ikhlas untuk Kota Tasik tapi malah dimanfaatkan sebagai peluang untuk membuka ruang kepentingan politik praktis,” terangnya.

Pimpinan daerah jangan menganggap kinerja dan kebijakannya berjalan tanpa pengawasan. Bahkan ketika luput dari pandangan DPRD, masyarakat juga ikut menyoroti setiap langkah yang dilakukan. “Jangan anggap bahwa masyarakat dan mahasiswa di Kota Tasik bodoh dan tidak bernalar,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *