Minta Berbagai Persoalan di Desa Tanjungkarang Diselesaikan
SINGAPARNA, RADSIK – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya mengamankan unjuk rasa sekaligus audiensi ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tanjungkarang (Gempita) Kecamatan Cigalontang di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (25/5/2022).
[membersonly display=”Baca selengkapnya” linkto=”https://radartasik.id/masuk” linktext=”disini”]
Sebelum audiensi, massa aksi melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ratusan warga yang membawa berbagai spanduk tuntutan kepada kepala Desa Tanjungkarang secara bergantian menyampaikan keresahannya.
Baca Juga:Jabar Berangkatkan 17.566 JemaahStaf Kantor Dikerahkan Angkut Sampah
Setelah melakukan orasi, ratusan massa dari Desa Tanjungkarang kemudian memasuki ruang rapat paripurna untuk melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tasikmalaya.
Perwakilan massa, Iwan Irawan menyampaikan, aksi ini murni gerakan masyarakat yang gundah akan kondisi Desa Tanjungkarang saat ini. Banyak pembangunan di Desa Tanjungkarang yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sementara usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa tidak terealisasi.
“Ada beberapa pembangunan seperti pembangunan perpustakaan dan lain-lain, tapi masyarakat tidak memiliki akses ke sana. Pembangunan di sana tidak berlandaskan kemanfaatan tapi hanya berdasarkan kepentingan pribadi,” ujar Iwan.
Selain itu, Iwan menyampaikan mengenai Bantuan Langsung Dana Desa (BLT) di Desa Tanjungkarang. Menurut Iwan, masyarakat di sana digiring untuk menyetujui BLT disalurkan dalam bentuk barang. “Kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya, ironisnya sembako itu tidak pernah tahu harganya berapa serta diberikan pada malam hari,” ucap Iwan.
Dalam audiensi tersebut, Gempita menyampaikan beberapa tuntutan yang diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kejaksaan Negeri Singaparna.
Tuntutan tersebut di antaranya pembangunan untuk masyarakat agar diprioritaskan. Kedua, warga meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa di Tanjungkarang. Ketiga, warga meminta Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dapat mengaudit proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjungkarang. Usut penyaluran BLT dana desa yang berubah menjadi paket sembako dan meminta agar arogansi dan kesewenangan kepala desa untuk dihentikan.