TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Raih Opini WTP berturut-turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tidak menjamin bahwa pemda tersebut bebas dari korupsi.
Pemberian Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan LKPD.
Pemerhati anggaran Nandang Suherman menjelaskan raihan Opini WTP oleh suatu pemerintah daerah (pemda) hanya akan menjadi tameng terhadap problem pemerintahan hari ini.
Baca Juga:Inilah Rekor Man City di Semifinal Liga Champions, Ada Kisah Menyakitkan, Mampukah Melewati Tembok Real Madrid?Prediksi AC Milan vs Inter di Liga Champions Kamis 11 Mei 2023, Statistik, Skor, dan Susunan Pemain
Menurut Nandang, Opini WTP BPK itu menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan. Bukan secara spesifik menyatakan bahwa LKPD yang mendapatkan Opini WTP telah bebas dari korupsi.
”Apabila suatu laporan keuangan mendapatkan Opini WTP, selayaknya tata kelola keuangan entitas tersebut secara umum telah baik. Tapi faktanya bagaimana?,” tanyanya.
Nandang Suherman menyebut auditor BPK mengaudit semua hal terkait pencatatan keuangan, besaran berapa, dan penggunaannya untuk apa serta bukti-bukti seperti kwitansi dan lain-lain.
”Namun tidak menjamin tidak ada korupsi, justru yang terindikasi korupsi akan ketahuan,” tutur pria asal Tasikmalaya tersebut.
Nandang Suherman menyebut BPK mengaudit LKPD dengan sampling. Karena sampling maka seringkali hal-hal yang berbau dugaan korupsi tidak menjadi sampel.
”Yang memprihatinkan, ternyata auditor BPK ada yang ’bisa diajak badami’ agar pemda/pemkot bisa mendapatkan WTP, untuk sebuah ’gengsi’ dan sekaligus menutupi praktik korupsinya,” ungkapnya.
Raih Opini WTP, Publik Harus Tahu
Menurut Nandang Suherman, mestinya DPRD setempat segera memublikasikan dokumen LHP BPK 2022 tersebut ke publik agar ada ”audit sosial” versi warga.
Baca Juga:Arsenal Menekan Man City, Arteta Minta Pasukan The Gunners Terus Ngotot Memburu Gelar Premier LeaguePrediksi Real Madrid vs Man City di Liga Champions Rabu 10 Mei 2023, Statistik, Skor, dan Susunan Pemain
Apakah hasil audit BPK tersebut benar-benar sesuai dan terasa manfaatnya oleh warga atau tidak?
”Maka saya mendorong DPRD segera memakai hal pengawasannya secara maksimal,” tuturnya.
Salah satu contoh, kata Nandang, pemandangan kawasan ”Malioboro Tasikmalaya” atau HZ-Cihideung Kota Tasikmalaya yang telah beralih fungsi dan tujuan.