PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pangadaran Asep Noordin menanggapi sulitnya petani di Pangandaran mendapat pupuk bersubsidi. Persoalan kartu tani merupakan permasalahan nasional.
Asep Noordin mengaku sudah menanyakan soal itu ke Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran. Mereka menyebut permasalahannya ada di pendataan petani.
“Jadi soal input kartu tani ini yang didaftarkan 5.000 misalkan, yang tervalidasi hanya 3.000 (petani),” jelas Asep Noordin, Kamis 25 Mei 2023.
Baca Juga:Seleksi JPTP Kota Banjar: 4 Orang Lamar Posisi Sekda, Sosok Seperti Ini yang DibutuhkanIni Alasan Ade Setiana Mengundurkan Diri dari Posisi Pj Sekda Kota Banjar
Kata Asep Noordin, permasalahan itu muncul ketika pendataan yang tadinya manual beralih menjadi digital. Sehingga, ada pemegang kartu yang justru tidak mendapat kuota. “Jadi persoalannya di-input, jadi segera harus ada perbaikan,” katanya.
Pihaknya sedang menunggu progres pendataan kembali kartu tani tersebut. “Kemudian soal langkanya pupuk, itu menjadi permasalahan klasik, tapi masa ini terus berulang,” ujarnya.
Sementara itu, ia menyebutkan di lapangan masih ditemukan kios yang tidak ditunjuk distributor bisa menjual pupuk bersubsidi. “Ini kan jadi persoalan, kenapa hal itu bisa terjadi,” katanya.
Kemudian, ia menyoroti luasan lahan yang jadi acuan besaran pupuk. Asep mengatakan perlu verfikasi lagi soal itu.
“Termasuk kepemilikan, jangan sampai si A yang lahanya cukup untuk satu kuintal, malah mendapat kuota pupuk lima kuintal, karena data salah,” jelasnya.
Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi Jangan Ganggu Produksi Pertanian
Ada pun petani di Pangandaran yang memiliki lahan luas malah mendapatkan kuota yang sedikit. “Persoalan data harus diselesaikan oleh OPD terkait,” jelasnya.
Jangan sampai, kata Asep Noordin, sulitnya mendapat pupuk bersubsidi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Pangandaran.
Baca Juga:13 Pelamar JPTP Kota Banjar Perebutkan Tiga Kursi, Berikut Daftar Nama yang Ikut Open BiddingAde Setiana Mengundurkan Diri dari Posisi Pj Sekda Kota Banjar, Ini Sosok Pengganti Sementara
Sebelumnya, sejumlah petani pemegang kartu tani mengeluhkan tidak adanya kuota untuk pembelian pupuk bersubsidi. Hal itu yang dialami petani dari Kecamatan Parigi, Kasmini (44).
Kasmini mengatakan, beberapa pemegang kartu tani mengeluhkan tidak adanya saldo untuk membeli pupuk bersubsidi. “Akhirnya tidak bisa membeli pupuk, adapun pupuk yang non subsidi harganya cukup mahal,” katanya.