PMII Kota Tasikmalaya Serukan Boikot dalam Aksi Menyoal Pemilu 2024

pmii kota tasikmalaya boikot pemilu 2024
Para aktivis PMII Kota Tasikmalaya melakukan aksi di depan kantor KPU Kota Tasikmalaya mengenai persoalan pemilu 2024, Rabu (7/2/2024)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Para aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya melakukan aksi pada Rabu 7 Februari 2024. Mereka mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara bahkan menyerukan boikot penyelenggara pemilu 2024.

Dalam aksi tersebut, sejumlah kader dan pengurus PMII Kota Tasikmalaya mendatangi kantor KPU Kota Tasikmalaya di Jalan SKP Kecamatan Tawang. Mereka membawa spanduk aksi boikot penyelenggara pemilu.

Mereka juga menyampaikan orasi-orasi kritis terkait kinerja penyelenggara pemilu. Teriakan boikot dan penolakan terhadap penyelenggaraan pemilu pun terdengar dari orasi-orasi yang dilakukan. “Menolak penyelenggaraan pemilu di 2024, kita konsolidasikan, sepakat sahabat-sahabat?,” teriak salah satu orator yang diamini masa aksi.

Baca Juga:Kantor Lurah Cibunigeulis Kota Tasikmalaya Disegel, Ini Kata Kepala BKPSDM dan Pemerintahan, Warga Harus Bersabar Lagi Ya!2 Rumah Terbakar Sekaligus di Kota Tasikmalaya, Penyebabnya?

Mereka pun menyinggung persoalann netralitas seerta uang transport KPPS yang hanya senilai Rp 25 ribu. Sebagai luapan emosi, massa aksi pun melakukan bakar ban di halaman kantor KPU.

Ketua PMII Kota Tasikmalaya Muhammad Satriana Ilham mengatakan ada beberapa persoalan yang perlu dikritisi bersama. Salah satunya mengenai ketimpangan uang transport KPPS di Kota Tasikmalaya dengan daerah lainnya. “Di wilayah terdekat saja Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis itu transportnya sampai ke Rp 100 ribu, akan tetapi di Kota Tasikmalaya ini hanya Rp 25 ribu,” tuturnya.

Maka dari itu pihaknya melakukan aksi untuk memastikan tidak ada pemotongan dana transport tersebut. Tentunya penyelenggara perlu memeberikan penjelasan mengenai hal itu. “Kehadiran kami di sini untuk memastikan bahwasannya KPU ini memang benar-benar dalam melaksanakan pemilu, tidak ada pemotongan anggaran sedikit pun,” tuturnya.

Persoalan lainnya yakni soal netralitas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena ada indikasi KPU dan Bawaslu akan diperalat oleh Presiden yang ikut serta berkampanye. “KPU Bawaslu itu juga bawahan dari Presiden, ditakutkan instrumen itu juga sebagai alat pemenangan pemilu,” ucapnya.

Merespons apa yang disampaikan massa aksi, Ketua KPU Kota Tasikmalaya Asep Rismawan hadir menemui massa aksi secara langsung. Didampingi komisionernya Undang Ganda Permana dan juga kesekretariatan.

0 Komentar