Pj Wali Kota Akan Evaluasi Jumlah Pegawai RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pj Wali Kota Tasikmalaya akan melakukan akan melakukan pembenahan di RSUD dr Soekardjo. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian pegawai RSUD agar proporsional.

Para pegawai RSUD dr Soekardjo tampaknya harus siap-siap dengan penyesuaian yang akan dilakukan Pemkot. Hal ini bisa berdampak pada pergeseran pegawai, atau bahkan pengurangan.

Hal ini berkaitan dengan kondisi keuangan RSUD dr Soekardjo yang selalu bermasalah. Sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi terkendala, khususnya soal penyediaan obat.

Baca juga : Sudah 1 Tahun Lebih, Pasar Cibeureum Kota Tasikmalaya Tetap Sepi

Berdasarkan informasi yang diterima Radar, salah satu persoalan d RSUD yakni jumlah pegawai yang terlalu banyak. Sehingga beban keuangan untuk penggajian tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pj Wali Kota Tasikmalaya Dr Cheka Virgowansyah tidak memungkiri kemungkinan tersebut, maka dari itu pihaknya akan melakukan pengkajian ulang mengenai kebutuhan pegawai. Supaya tidak ada pemborosan dana karena jumlah pegawai yang melebihi kebutuhan. “Kita akan assesment kembali pegawai-pegawai RSUD, berapa kebutuhan dan berapa yang saat ini existing,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Selasa malam (5/12/2023).

Dalam hal ini Cheka tidak berbicara soal pengurangan pegawai, karena bisa jadi masalah pegawai ini lebih kepada penempatan yang kurang tepat. Sehingga ada alternatif untuk melakukan pemindahan pegawai antar bidang. “Ada yang bilang kelebihan, ada juga yang bilang kurang di satu titik atau tempat,” ucapnya.

Baca juga : Kasus Klinik Alifa Tasikmalaya Seperti Mengambang, Dinkes dan Dewan Mencurigakan

Pj Wali Kota Tasikmalaya Dr Cheka Virgowansyah mengatakan bahwa hasil evaluasi bersama DPRD, salah satu persoalan di RSUD yakni ada di sistem. Maka dari itu sejak awal dirinya menekankan untuk menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). “Sekarang sudah jalan, tinggal proses pengawasan,” ungkapnya .

Harus dipastikan bahwa SIM RS tersebut diterapkan secara maksimal oleh RSUD. Sehingga setiap transaksi bisa terpantau melalui sistem tersebut. “Bagaimana kita memastikan tidak ada satu pun transaksi yang dilakukan di RSUD itu tanpa melalui SIM RS,” terangnya.

Disinggung soal hutang Pemkot dari Jamkesda yang belum dibayar tuntas, hal itu juga diakui Cheka. Namun pihaknya tidak banyak berkomentar dan mengarahkan penyelesaian secara teknis di Dinas Kesehatan. “Teknisnya mungkin nanti ke Dinas Kesehatan ya, prinsipnya kita mencoba mencari solusi untuk hal-hal itu,” ujarnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Tapi ada yang selalu beda dengan pengadaan asn pppk kota tasik tahun ini dibandingkan daerah lain,jumlah kuota nakes kecil sebagai contoh kuota formasi perawatan rsud dokar cuman 1 sedangkan perawat yang status non asn jumlah nya ratusan dengan dalih kurangnya dana untuk penggajiannya, lah tp daerah tetangga kok bisa misal kabupaten tasik kuota perawat 80an…
    Tidak singkron dengan program pemerintah yang sedang membereskan nasib tenaga non asn supaya kehidupan nya lebih layak..