CIAWI, RADSIK – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Santri Tani menilai sumber daya alam di Kabupaten Tasikmalaya sangat melimpah. Namun, indeks pembangunan manusia (IPM) masuk kedua terakhir di Jawa Barat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Santri Tani Karom mengatakan, kenapa IPM Kabupaten Tasik terendah kedua di Jawa Barat, karena terjadi urbanisasi kaum milenial usia produktif keluar daerah. “Hal ini juga terjadi di dunia pertanian. Hari ini krisis anak yang ingin melanjutkan orang tuanya bertani,” ujar dia, menjelaskan.
Kondisi saat ini, rata-rata usia petani kisaran 50 tahun ke atas, sehingga masih minimnya inovasi yang dilakukan dalam dunia pertanian. Maka dari itu, kaum milenial harus hadir di dunia pertanian untuk melanjutkan ketersediaan pangan dengan inovasi-inovasi terbaru.
Baca Juga:Soal Poligami, Uu Minta MaafBerenang Masih Dilarang
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Kenapa hari ini terjadi seperti itu? karena memang pertanian masih dianggap tidak menjanjikan dan pertanian dianggap milik kaum miskin. “Prospek pertanian itu dianggap kurang menguntungka secara ekonomis. Padahal kalau mau jujur, bahwa semua orang sangat bergantung terhadap peran petani,” ucap dia.
“Sehingga perlu yang namnaya keberpihakan dari pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih pro terhadap petani. Sebab hari ini petani belum merdeka dari jaminan sosial dan jaminan pasar,” kata dia, menjelaskan.
Selanjutnya, ujar Karom, petani juga belum merdeka dari sisi kebutuhan sarana prasarana pertanian. Dari sisi finansial banyak petani kesulitan modal untuk bertani, meskipun skema dari pemerintah sudah dibangun. Tetapi bahwa SDM petani yang ada di Kabupaten Tasikmalaya rata-rata lulusan SD dan paling tinggi SMP, sehingga banyak kekurangan yang harus dihadapkan dengan bank.
Lanjut dia, petani tidak memiliki ketetapan pasar. Sebagaimana diketahui fluktuasi harga pasar tidak tentu, karena yang menentukan oleh bandar dan ditentukan oleh mafia karena keterbatasan kelembagaan petani, sehingga ini juga menjadi persoalan.
Lanjut Karom, solusi ke depan bagaimana pemerintah hadir dalam upaya memberikan skema pinjaman modal kepada petani dengan skema yang ada keberpihakannya. Akan tetapi pemerintah juga harus hadir, petani jangan disibukan dengan urusan bank dan administrrasi.