TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Partai Politik dan DPRD Kota Tasikmalaya diminta untuk gerak cepat dalam menetapkan Fraksi sampi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Supaya fungsi legislatif bisa berjalan secara optimal sebagaimana mestinya.
Ketua KNPI Kota Tasikmalaya Opik Taufik Rahman mengatakan bahwa DPRD harus melakukan percepatan pembentukan AKD. Pasalnya hal itu menjadi kunci dari kinerja para legislator. “Harus satset, secepat mungkin AKD bisa dibentuk,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Kamis (19/9/2024).
Mengingat susunan dan struktur fraksi masih menunggu SK dari parpol, dalam hal ini pengurus partai harus bisa gerak cepat juga. Karena menurutnya susunan fraksi terbilang sederhana meskipun ada mekanismenya. “Kan sudah jelas siapa saja anggota DPRD dari partainya, jadi tidak perlu lama-lama,” ucapnya.
Baca Juga:Laki-Laki Masih Mendominasi, Data Pemilih Pilkada Kota Tasikmalaya Bertambah 549 OrangKasus Jenazah Perempuan Dalam Karung Terungkap, Polisi Olah TKP di Kios Pasar Cikurubuk Tasikmalaya
Opik memahami bahwa proses dan mekanisme yang harus ditempuh membutuhkan waktu. Namun dikhawatirkan parpol dan politisi terlalu fokus pada Pilkada dan berdampak pada kinerja di DPRD. “Kerja politik Pilkada ya silakan jalan, tapi untuk urusan DPRD jangan dikesampingkan,” terangnya.
Menurutnya, setelah dilantik awal September kemarin DPRD sudah seharusnya bisa sesegera mungkin bekerja untuk masyarakat. Salah satunya dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Ini bisa jadi celah untuk Pemkot dan para pejabat dinas karena kinerja mereka tidak ada pengawasan dewan,” ucapnya.
Belum lagi fungsi legislasi di mana para anggota DPRD perlu menyelesaikan regulasi yang belum rampung. Tidak elok jika penyelesaiannya ditunda terlalu lama hanya karena AKD belum juga terbentuk. “Jadi belum pembentukan AKD yang terlalu lama menurut saya efeknya tidak sepele,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya sementara H Hilman Wiranata menerangkan fraksi belum terbentuk secara lengkap. Pasalnya PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN dan parpol Fraksi gabungan belum menyetorkan dokumen struktur fraksi. “Masih ada beberapa yang belum masuk,” ungkapnya, Rabu (18/9/2024).
Diakuinya kondisi ini sudah meleset dari target waktu di mana pihaknya berharap 17 September susunan fraksi semua partai sudah aman. Kendati demikian pihaknya juga mewajarkan mengingat penyusunan fraksi untuk beberapa parpol harus melalui SK DPP sehingga prosesnya cukup panjang. “Kan mekanisme masing-masing prtai berbeda,” tuturnya.