CIAMIS, RADARTASIK.ID – Penyelenggaraan jaminan kesehatan (jamkes) bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis belum mencapai kategori Universal Health Coverage (UHC). Ini disebabkan belum semua terdaftar jamkes.
Kepala Dinas Sosial Ciamis, Eka Permana Oktaviana menjelaskan untuk mencapai UHC, 98 persen penduduk Kabupaten Ciamis harus tercover jamkes. Baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
“Kabupaten Ciamis UHC, karena kepesertaan jaminan kesehatannya masih diangka 87 persen. Kalau bicara targetnya inginnya Kabupaten Ciamis UHC tahun ini,” katanya kepada Radar, Rabu 13 Maret 2024.
Baca Juga:Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Ciamis Melejit, Handapherang Menjadi Wilayah dengan Jumlah TerbanyakSempit, Rusak, Kotor, Kondisi Jalan di Cihideung Kota Tasikmalaya Bikin Warga Meringis Melintasinya
Pemilihan Kepala Desa Bakal Digelar Serentak di 40 Desa di Ciamis, Ini Jadwalnya
Diantaranya kartu Ciamis Waluya yang menjadi bagian dari janji kampanye pasangan Herdiat-Yana saat Pilkada lalu.
Namun keterbatasan anggaran daerah membuat tidak semua warga bisa tercover. Kartu Waluya hanya mampu memberikan jamkes bagi 130.000 orang.
Sisanya dibantu dengan program program JKN yang menggunakan sumber anggaran dari APBN.
Jalan Rusak Parah, Warga Wanayasa Kabupaten Ciamis Ancam Demo Besar-Besaran
Guna mengatasi warga yang belum punya kartu jamkes, kata dia, pemerintah berkolaborasi dengan lembaga pengumpul zakat dan infak. Yakni Baznas.
“Bagi masyarakat yang mampu atau ada kemauan untuk berinfak atau sedekah silahkan menyisakan rezeki untuk ZIS (zakat, infak, sedekah) ke Baznas. Tentunya agar dapat membantu sesama, seperti sedang sakit,” kata dia.
Masyarakat yang belum tercover oleh jamkes dari pemda dan Baznas diimbau tetap mendaftar secara mandiri kepada lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah.
Baca Juga:Rotasi Mutasi Pegawai Pemkot Tasikmalaya Jangan Tunggu Sekda MundurRencana Rotasi Mutasi ASN Pemkot Tasikmalaya Mandek Lagi, Masih Ada Prosedur yang Belum Tuntas
Baru Hari Pertama Bulan Ramadhan, Harga Daging Ayam dan Sapi di Ciamis Sudah Terbang Tinggi
“Saat ini pemerintah daerah sedang adanya keterbatasan anggaran APBD untuk mengcover jaminan kesehatan dan kalau ingin JKN KIS APBN kewenangan dari pusat,” tuturnya.