Penurunan Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Efek Hasil Validasi Ulang Data

Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya angka kemiskin
Tangkapan layar data BPS soal kemiskinan Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun. (Foto: Firgiawan)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penurunan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya telah beberapa kali disampaikan Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah pada tiap kesempatan.

Dari 12,72 menjadi 11,53 persen dan menempatkan Kota Tasik sebagai daerah tertinggi penurunan angka kemiskinannya di Jawa Barat.

Kepala Departemen Tata Kelola Urusan Publik (TAKE UP) Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman berpendapat bahwa penurunan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh validasi data penerima bantuan. Bukan karena adanya intervensi pemerintah melalui berbagai program.

Baca Juga:Pj Wali Kota Tasikmalaya: Selama Oktober2023 Digelar Sebanyak 31 EventAPES! COD Minuman Beralkohol di Halte HZ Mustofa, 3 Pemuda Disergap Polisi

“Seperti yang dinyatakan Pj Wali Kota, kemiskinan turun memang kuat dari validasi. Menurut saya, upaya Pemkot sendiri belum terlihat hasil intervensinya dari program-program yang digulirkan di setiap  instansi,” ujar Nandang kepada Radar, Minggu (29/10/2023).

Berdasarkan data, lanjut dia, Pj Wali Kota Tasikmalaya sudah melakukan gebrakan dengan menerjunkan seribu lebih adik-adik almamaternya Praja IPDN untuk melakukan akurasi keluarga miskin.

Kemudian, 16 ribu Kartu Keluarga (KK) atau dirata-rata 1  KK 4 jiwa, berarti 45 ribuan orang terkoreksi bantuan  pemerintah yang selama ini tidak tepat  sasaran.

“Jadi, jangan dulu bergembira ria karena penurunan kemungkinan kuat hasil validasi saja. Sebab, kalau berkaca  dari program-program yang pernah digulirkan Pemkot, dalam upaya pengentasan kemiskinan relatif gagal,” tegasnya.

Pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Perkumpulan Inisiatif ini mencontohkan, pada era kepemimpinan Budi-Yusuf pernah menggulirkan program jagoan yang diklaim bisa menekan angka kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan warga lewat program bertajuk Wira Usaha Baru (WUB).

Dimana kegiatan janji politik kepala daerah itu, akan menghasilkan usahawan baru minimal 1.000 dalam satu tahun.

“Faktanya angkanya tak terjadi dan banyak yang tak terserap. Kita bisa cek di setiap dinas yang kelola itu, data mikronya tunjukan justru kegagalan bukan keberhasilan. Artinya angka  statistik terbaru ini, penurunan kemiskinan bukan karena kinerja, namun karena ada akurasi data yang dilakukan Pj wali kota. Kemungkinan kuatnya dari data, itu yang bisa kita lacak,” telaah Nandang.

0 Komentar