TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penurunan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya telah beberapa kali disampaikan Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah pada tiap kesempatan.
Dari 12,72 menjadi 11,53 persen dan menempatkan Kota Tasik sebagai daerah tertinggi penurunan angka kemiskinannya di Jawa Barat.
Kepala Departemen Tata Kelola Urusan Publik (TAKE UP) Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman berpendapat bahwa penurunan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh validasi data penerima bantuan. Bukan karena adanya intervensi pemerintah melalui berbagai program.
“Seperti yang dinyatakan Pj Wali Kota, kemiskinan turun memang kuat dari validasi. Menurut saya, upaya Pemkot sendiri belum terlihat hasil intervensinya dari program-program yang digulirkan di setiap instansi,” ujar Nandang kepada Radar, Minggu (29/10/2023).
Berdasarkan data, lanjut dia, Pj Wali Kota Tasikmalaya sudah melakukan gebrakan dengan menerjunkan seribu lebih adik-adik almamaternya Praja IPDN untuk melakukan akurasi keluarga miskin.
Kemudian, 16 ribu Kartu Keluarga (KK) atau dirata-rata 1 KK 4 jiwa, berarti 45 ribuan orang terkoreksi bantuan pemerintah yang selama ini tidak tepat sasaran.
“Jadi, jangan dulu bergembira ria karena penurunan kemungkinan kuat hasil validasi saja. Sebab, kalau berkaca dari program-program yang pernah digulirkan Pemkot, dalam upaya pengentasan kemiskinan relatif gagal,” tegasnya.
Pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Perkumpulan Inisiatif ini mencontohkan, pada era kepemimpinan Budi-Yusuf pernah menggulirkan program jagoan yang diklaim bisa menekan angka kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan warga lewat program bertajuk Wira Usaha Baru (WUB).
Baca juga: KH Aminudin Bustomi Terpilih Jadi Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya Periode 2023-2028
Dimana kegiatan janji politik kepala daerah itu, akan menghasilkan usahawan baru minimal 1.000 dalam satu tahun.
“Faktanya angkanya tak terjadi dan banyak yang tak terserap. Kita bisa cek di setiap dinas yang kelola itu, data mikronya tunjukan justru kegagalan bukan keberhasilan. Artinya angka statistik terbaru ini, penurunan kemiskinan bukan karena kinerja, namun karena ada akurasi data yang dilakukan Pj wali kota. Kemungkinan kuatnya dari data, itu yang bisa kita lacak,” telaah Nandang.