BALE KOTA, RADSIK – DPRD Kota Tasik­malaya mengesampingkan daya kritisnya atas pengisian jabatan Kepala Badan Peren­cana­an Pembangunan, Penelitian, dan Pengem­bangan Daerah (Bappelitbangda) yang tanpa menempuh seleksi terbuka atau open bidding.

Mereka memaklumi keputusan eksekutif tersebut lantaran kebutuhan pejabat definitif untuk mengisi kursi Eselon II di Bappelitbangda sangat mendesak.

Baca selengkapnya, disini

Sebelum pelantikan yang diagendakan pukul 13.00 WIB, sejumlah wakil rakyat terlihat berdiskusi di ruang kerja wali kota dengan waktu cukup lama.

Dampaknya jadwal pelantikan mundur sekitar satu jam dari yang sudah diagendakan.

Diskusi itu melibatkan Ketua DPRD H Aslim, Sekretaris Komisi I Anang Sapaat, dan anggota Komisi IV H Undang Syafrudin. Pada pelantikan tersebut, H Andi Abdullah menjadi Kepala Bappelitbangda, meninggalkan kursi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Diperpusipda) yang diisi H Beni Barlian dari staf ahli.

Kemudian H Budy Rachman yang semula menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilantik menjadi staf ahli, serta H Tedi Setiadi dilantik menjadi asisten daerah (Asda) dari jabatan sebelumnya sebagai staf ahli.

Merespons hal itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim mengakui adanya kebutuhan organisasi di tubuh pemerintah kota (pemkot) yang mendesak sejumlah posisi strategis segera diisi. Salah satunya Bappelitbangda.

”Lebih kepada kebutuhan memang, kita sudah dengarkan penjelasan wali kota, ternyata diisi pergeseran lantaran konteksnya mendesak. Maka yang dilelang kursi lain yang saat ini alami kekosongan,” ujarnya usai pelantikan, Selasa (7/6/2022).

Ketua DPC Gerindra itu menceritakan beberapa waktu ke depan, daerah akan memasuki masa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Di mana, dalam proses tersebut Bappelitbangda sebagai OPD urusan perencanaan mesti dijabat pimpinan definitif.

”Siapa pun itu, kita percayakan saja. Selama, wali kota menimbang secara matang, dalam menggunakan hak prerogratifnya. Nanti sambil berjalan, kita sama-sama monitor perkembangannya termasuk dengan kepala dinas lain hasil open bidding,” kata Aslim.

Dia menekankan penyegaran formasi itu mesti mengakselerasi kinerja pemkot secara simultan. Sebab, urusan pejabat belakangan ini kerap menimbulkan perhatian publik. Salah satunya dengan informasi mundurnya direktur RSUD dr Soekardjo, dr Budi Tirmadi, yang merupakan hasil penjaringan belakangan ini. ”Jadi catatan untuk penjaringan ke depan, wali kota diharapkan bisa menyolidkan dan mengompakkan kembali jajarannya, termasuk memotivasi para pejabat bisa bekerja dengan tangguh,” tuturnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menginginkan Kepala Bappelitbangda bisa diisi lewat penjaringan. Namun, faktanya wali kota melaksanakan pengisian lantaran desakan momen siklus penganggaran dan hal urgen lainnya.

”Tadinya memang berharap itu dilelang, tapi tidak apa-apa, kita buktikan saja. Memang, schedule-nya meleset harusnya open bidding sudah berjalan sebelum masuk tahapan KUA-PPAS, kalau sudah begini kan terlambat,” ujar Anang.

Politisi Demokrat itu mengakui Bappelitbangda merupakan kunci perencanaan pembangunan di daerah. Pihaknya bukan meragukan kapasitas para pejabat Eselon II hari ini, dalam mengisi kekosongan di kursi tersebut. Namun, ingin memberi kesempatan figur-figur kapabel agar Bappelitbangda diisi secara kompetitif.

”Bukan tidak percaya dengan yang digeser, kita kawal saja semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Meski tanpa seleksi, yang mana seleksi tentu membuka ruang bagi kaderisasi dan banyaknya potensi Eselon III yang hendak berjenjang karier,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf mengatakan, penyegaran dalam pelantikan jabatan kali ini, selain mempertimbangkan kebutuhan organisasi, juga membiasakan para aparatur sipil negara (ASN) khususnya pejabat untuk tidak betah di zona nyaman. Siap ditempatkan di mana saja, sehingga memiliki wawasan dan jam terbang karier semakin luas.

”Di-rolling, supaya ia bertambah wawasannya. Kan bisa saja, nanti regenerasi kepemimpinan ke depan dalam memimpin daerah, dari deretan ASN pemkot juga, alami saja, proses kaderisasi dan jenjang menambah wawasan harus diperhatikan,” tuturnya.

Pihaknya pun sudah melayangkan permohonan terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merencanakan pengisian sisa jabatan kosong melalui lelang. Di mana, saat ini kekosongan jabatan terjadi di kursi Staf Ahli, Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM-Perindag) serta kepala Satpol PP.

”Sudah kita layangkan izin, kalau rekomendasinya turun kita segera tindaklanjuti dan tidak perlu tunggu waktu lama lagi kita isi kekosongan,” ujar Yusuf.

Disinggung belakangan ini beberapa Eselon II, tampak menjadi perhatian publik, Yusuf tidak menampik hal tersebut. Kritik publik harus menjadi pendewasaan bagi para kabinetnya dalam bertugas. ”Seperti yang isu mundur, itu mungkin sedang mengalami kepenatan, mohon itu dibereskan,” katanya.

”Ada persoalan personal memang, di rumah tangga, karena dr Budi terlalu sibuk mengurus dan membenahi rumah sakit. Tapi saya sudah beri motivasi dan beliau siap melanjutkan kariernya,” tutur wali kota.

Secara pribadi Yusuf mengamanatkan jajaran ASN di pemkot, untuk bekerja sebaik mungkin di jabatan masing-masing. Termasuk RSUD dr Soekardjo, yang tentu banyak dinamika lantaran persoalan yang harus dibenahi diketahui cukup kompleks.

”Pejabat harus tangguh, siap menerima risiko, selagi ia bekerja dengan baik dan benar kita back up! Namun, suratnya sudah ditarik kembali, jadi mohon dukungan dari semua pihak ini memang banyak persoalan di RSUD yang konteks manajerialnya perlu perbaikan,” ujar Yusuf. (igi)

[/memberonly]

%d blogger menyukai ini: