Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ciamis, Tino Armyanto mengatakan pemblokiran situs judi online dan pinjol ilegal hanya dapat diputus oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Akan tetapi, adanya gagasan ini, Diskominfo Ciamis bakal membantu edukasi, dengan publikasi dan sosialisasi bahaya dari pinjaman online dan judi online,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Ciamis, kata dia, bisa saja melakukan pencegahan sepanjang publik menggunakan jaringan yang sediakan oleh pemerintah.
Baca Juga:Mantan Komisioner KPU Kota Banjar Memilih Daftar Sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota, Lebih Realistis?H Amir Mahpud Sang "Penganut Mazhab Survei" Tentukan Pendamping Viman di Pilkada 2024!
Saat ini ada 93 titik wifi gratis yang telah di pasang. Akan tetapi tidak semua masyarakat menggunakan fasilitas gratis jaringan internet dari pemerintah tersebut.
“Kita tahu penggunaan internet tidak selalu menggunakan akses dimiliki pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali menggunakan wifi publik milik pemerintah Kabupaten Ciamis masih bisa dikontrol, agar tidak bisa masuknya situs judi online. Sedangkan ketika pakai provider lain sulit untuk melakukan kontrol pengguna internet,” katanya.
Belum lagi Diskominfo sendiri masih disibukan dengan upaya pencegahan pembobolan situs dan server yang dilakukan para penjahat siber.
Salah satunya adalah berupaya menyisipkan situs judi online pada situs web resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis atau sering disebut sebagai metode mirroring.
“Kita juga pernah beberapa kali mereset kembali jaringan pemerintah Kabupaten Ciamis. Itu akibat serangan dari situs-situs judi online,” ujarnya.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis Dr Sumadi MAg menjelaskan bahwa kini judi online dan pinjam online ilegal sudah marak menjerat berbagai kalangan.
Mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, ibu rumah tangga, pegawai swasta hingga PNS.
Baca Juga:Nana Suryana Mulai Tancap Gas untuk Pilkada Kota BanjarLama Tak Terdengar, H Maman Padud Kota Banjar Tiba-Tiba Datangi Partai Golkar, Mau Apa?
Hal itu menurutnya dikarenakan pemahaman teknologi masyarakat masih rendah, regulasi tidak memadai, pendidikan kurang, lapangan kerja terbatas, dan moralitas agama menurun.
“Oleh karenanya saya mendorong pemerintah kabupaten Ciamis harus memiliki teknologi yang canggih, regulasi yang kuat, penguat agama, terbuka lapangan pekerja,” singkatnya. (Fatkhur Rizqi)