TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kondisi manajemen pendidikan di Kota Tasikmalaya ikut disorot oleh aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tasikmalaya. Pendidikan di Kota Tasikmalaya dinilai tidak baik-baik saja.
Ketua KAMMI Tasikmalaya Wisnu Kurniawan memandang bahwa banyaknya kekosongan Kepala Sekolah definitif bukan hal sepele untuk pendidikan di Kota Tasikmalaya. Karena beberapa kasus, kondisi itu menjadi hambatan untuk berbagai urusan di sekolah. “Ya tentu beberapa hal jadi terhambat,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Kamis (19/10/2023).
Beberapa kasus yang dia temui terkait persoalan pendidikan di Kota Tasikmalaya, di antaranya yakni saat ada siswa yang hendak pindah sekolah. Secara administrasi, berkas harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang ternyata dijabat oleh Plt. “Sementara Plt kepala sekolahnya jarang di tempat karena memegang dua sekolah,” tuturnya.
Baca Juga:Ingin Mencegah Perundungan, SMP PUI Cicurug Tasikmalaya Sampai Bikin Para Siswa MenangisJangan Lupa! Ikut Makan Bakso Gratis di Festival Baso Tasikmalaya di Dadaha, Setelah Event 1.000 Ambu Midang
Selain itu ada juga temuannya soal Plt Kepala Sekolah yang ragu-ragu ketika menandatangani berkas. Karena khawatir malah menjadi masalah mengingat statusnya yang bukan definitif. “Karena statusnya masih Plt, jadi ragu-ragu,” ucapnya.
Secara kebijakan pun, Plt Kepala Sekolah tidak punya kewenangan mengangkat pegawai baru. Sementara sebagian sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar atau tenaga kependidikan. “Kan sampai guru yang harus memegang dua mata pelajaran, artinya kan masih kurang,” ujarnya.
Terakhir yakni masalah kesejahteraan guru honorer yang menurutnya menjadi persoalan lama namun terus menggantung. Padahal secara kinerja untuk pendidikan di Kota Tasikmalaya, menurutnya mereka lebih rajin ketimbang PNS. “Tapi sayangnya kesejahteraan honorer masih kurang diperhatikan,” katanya.
Persoalan-persoalan itu pun disampaikan para aktivis KAMMI Tasikmalaya saat melakukan audiensi dengan Sekda Drs H Ivan Dicksan di Bale Kota. Hadir juga perwakilan dari Dinas Pendidikan, BKPSDM, Asda 1 serta Bappelitbangda.
Selain soal dunia pendidikan, para aktivis KAMMI pun menyampaikan persoalan di OPD lainnya. Dari mulai tingginya angka pengangguran sampai dengan kemiskinan dengan leading sector Dinsos dan Disnaker. “Untuk itu rotasi dan mutasi pejabat di OPD harus objektif sesuai dengan kemampuan,” terangnya.(*)