CIHIDEUNG, RADSIK – Ketua Satgas Tasik Resik H Tedi Setiadi mengatakan ada beberapa catatan terkait penanganan sampah yang telah dilakukan dan akan jadi bahan evaluasi. Diantaranya masih terjadinya tumpukan sampah di TPS liar.
“Ada juga setelah dipasang larangan di TPS liar, buang sampahnya malah di tempat baru lagi (TPS liar baru),” ungkapnya kepada Radar, Senin (2/1/2023).
Dia menjelaskan gerakan pembersihan TPS liar salah satu tujuan utamanya adalah memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Masyarakat tetap membuang sampah ke TPS liar yang telah dibersihkan serta munculnya TPS liar baru. “Kami minta masyarakat sama-sama menjaga lingkungan,” katanya.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Persoalan lain, kata H Tedi, sampah yang telah diangkut dari TPS liar dan disimpan di depo, semakin menumpuk. Sementara armada pengangkut Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk membawa sampah ke TPA Ciangir juga terbatas. “Nanti kita pertimbangkan apa Satgas harus membuangnya langsung ke TPA Ciangir atau bagaimana,” katanya.
Dia mengaku telah mengoordinasikan beberapa catatan evaluasi itu kepada DLH. Diharapkan ada tindaklanjut konkret agar penanganan sampah ke depan bisa lebih baik. “Kita sudah komunikasikan dengan DLH, karena leading sector-nya kan di DLH,” terang dia.
Ke depan H Tedi berharap tugas Satgas bukan sekadar mengangkut sampah saja. Tapi juga memberikan efek pemberdayaan dalam mengurangi volume sampah. “Misal di tingkat kelurahan, sebisa mungkin sampah itu tidak keluar dari wilayah kelurahan tersebut,” ucapnya.
Konsekuensinya, perlu ada langkah pengelolaan sampah baik melalui daur ulang atau penglohan ke dalam bentuk lain. Hal ini tentunya merupakan pekerjaan besar karena butuh kesadaran dari masyarakat. “Misal dijadikan kompos atau yang lainnya,” terangnya.
Tedy membantah jika keberadaan Satgas tidak efektif untuk menangani sampah. Sampai saat ini pihaknya terus bergerak ketika menerima pengaduan tumpukan sampah dari warga. Meski diakui ada kekurangan di sana-sini terkait penanganan. Namun hal itu dianggap wajar karena Satgas Tasik Resik baru melangkah. “Tapi kan kita juga melakukan evaluasi,” tuturnya.
Terpisah, Myftah Faried mengungkapkan efek positif dari gerakan Satgas sampai saat ini belum terlihat. Pasalnya sampah masih menggunung, baik di TPS liar maupun di depo. “TPS liar hanya sesaat saja bersihnya. Sementara di TPS legal, gundukan sampah masih banyak yang belum bisa diangkut,” ungkapnya.
Logikanya, kata Faried, kebijakan pemerintah itu harus memberikan dampak yang positif. Faktanya, masyarakat masih disuguhkan tumpukan sampah di TPS liar maupun legal, ASN pun punya beban tambahan untuk mengangkut sampah. Termasuk DLH, harus mengangkut sampah dengan volume yang lebih banyak. “Memang enggak jelas siapa yang mendapat manfaat atau efek positif dari gerakan tersebut,” ucapnya.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota tasikmalaya Ijang Furqon menilai inovasi penanganan sampah oleh pemkot, tidak mempertimbangkan kemampuan pengangkutan. Dari mulai armada dan juga petugas. Sehingga, malah memperparah keadaan.
“Daya tampung kontainer di TPS pun belum memadai, sehingga sampahnya jadi menggunduk sampai ke bahu jalan. Jadi, inovasinya nanggung. Gerakannya bagus tapi tidak menyesuaikan kemampuan,” paparnya.
Budayawan Tasikmalaya Tatang pahat menuturkan pembentukan serta gerakan Satgas Tasik Resik akan efektif jika diterapkan di masyarakat dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Pemkot pun menurutnya bisa memahami bagaimana kultur dan karakter masyarakat Kota Tasik saat ini. “Bukannya jadi malu, malah jadi keenakan,” tuturnya.
Tatang mencontohkan ketika TPS liar dipasangi larangan buang sampah, para pelaku akan mencari tempat lain untuk membuang sampah. “Jadinya muncul TPS-TPS liar baru, artinya kan tidak menjadi solusi,” terangnya.
Ketua DPP Lembaga Penyelamat Lingkungahn Hidup Indonesia (LPLHI) Mugni Anwari mendukung niat dari Dr Cheka yang ingin mewujudkan Kota Tasik yang resik. Namun pihaknya tetap tidak sepakat dengan caranya dengan pola gerakan yang dilakukan Satgas. “Karena hanya memindahkan sampah dari TPS liar ke TPS yang disiapkan pemerintah,” ucapnya.
Dia lebih sepakat jika gerakan membabat TPS liar itu lebih melibatkan masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung hal itu jadi ruang edukasi penyadaran kepada warga. “Kalau dengan pola saat ini kami rasa malah membuat kebiasaan buruk masyarakat lebih parah,” ucapnya.
Hal itu akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sampah. Karena setelah ada satgas, kesadaran warga membayar retribusi pun bisa menurun. “Sudah ada Satgas, enggak bayar pun sampah bakal diangkut,” terangnya. (rga)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!