TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aktivis mahasiswa, Dikri Rizki Ramadhan, menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya bersikap oportunis atau mengambil kesempatan demi keuntungan dari kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kojengkang dan kuliner sekitar Dadaha.
Mereka yang kini hendak dilarang berjualan itu nyatanya telah membayar uang keamanan hingga kebersihan kepada pemerintah dan karang taruna setempat.
“Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak konsisten membuat keputusan terhadap PKL. Di satu sisi dia dilarang sampai mau digusur, tetapi di sisi lain ‘dipalak’ juga,” ujarnya, Selasa 23 Juli 2024.
Baca Juga:SK PAN Diprediksi Mendekat ke Murjani Jelang Pendaftaran Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!Gansa Persada MAN 1 Tasikmalaya Raih Juara 1 di Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64
Dikri menduga koordinasi yang dilakukan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, tidak baik. Di antaranya ada Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Satpol PP.
“Mereka membayarkan uang untuk bisa jualan di Pasar Kojengkang Dadaha itu. Tetapi anehnya Pemkot Tasikmalaya juga yang melarang PKL berjualan di trotoar Dadaha. Kalau dilarang ya koordinasi dengan semua dinas dan elemen yang terkait, supaya satu suara. Jangan yang satu melarang yang satu ngambil keuntungan,” jelasnya.
“Jangan sampai sekelas Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membuat keputusan dan komunikasi, carut marut seperti ini. Bagaimana mau memperbaiki dari segi ekonomi, para pejuang rupiah saja dibuat susah atas keputusan yang dibuat oleh Pemkot,” lanjut Dirki.
Pemerintah Kota Tasikmalaya menurutnya harus tegas. Jika ingin Dadaha tertib, maka memang harus ditertibkan.
Akan tetapi ia berpandangan bukan hal yang benar juga memaksa PKL untuk pindah tanpa solusi yang manusiawi dan berkeadilan. Pasalnya, PKL yang terdampak hanyalah mereka yang berjualan di jalur utama Alun-Alun Dadaha Kota Tasikmalaya.
“Ya memang ketika melihat fungsi trotoar itu untuk pejalan kaki, tapi pemerintah juga harus bijaksana dalam menertibkan para PKL. Jika ingin mengembalikan fungsi trotoar, mesti ada solusi lain untuk para PKL. Bisa saja kan para PKL ini disatukan dengan pasar kojengkang yang ada di dalam area GGM/GCC. Agar trotoar kembali lagi kepada fungsinya dan para PKL bisa tenang aman dan tenang dalam mencari nafkah,” papar Dikri.