TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Program bantuan untuk masyarakat miskin dinilai kurang sosialisasi.
Sebab, sampai saat ini masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan, padahal kondisinya layak untuk dibantu.
Hal itu dinyatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim MSi ketika menghadiri pertemuan dengan dengan Forum Komunikasi Keluarga Besar Pataruman (FKKBP), Jumat (8/9/2023).
Baca Juga:Culture Women Studies, Melawan Redupnya Diskusi Anak MudaMau Transfer Saldo Gopay ke Dana? Gampang! Ikuti Langkah-Langkah Ini
“Banyak warga yang mungkin masih tidak tahu program-program pemerintah, terutama yang tidak mampu. Terlebih lagi bagi warga yang usianya sudah lanjut, mereka mungkin sulit memahami sistem yang berlaku,” ungkapnya disela pertemuan dengan Forum Komunikasi Keluarga Besar Pataruman (FKKBP), Jumat (8/9/2023).
Muslim pun meminta pemerintah daerah lebih gencar menyosialisasikan program ke masyarakat.
Ia sendiri selaku wakil rakyat di DPRD mengaku sudah gencar sosialisasi tentang program pemerintah. Baik yang berasal dari pusat, provinsi, maupun daerah.
Termasuk bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, dukungan untuk UMKM, dan pendidikan gratis bagi warga miskin.
“Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh warga yang tepat dan sesuai sasaran,” kata Muslim.
Sebagai wakil rakyat bertugas melayani masyarakat, kata dia, tanggungjawab tersebut mesti dilaksanakan oleh mereka yang dipilih langsung oleh warga.
“Saya dipilih langsung oleh masyarakat, jadi sudah sejak dulu saya terjun langsung ke masyarakat, dari kampung ke kampung,” kata Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya tersebut.
Baca Juga:Atasi Kesulitan Air Bersih, Pemkot Tasikmalaya Bangun Sumur Bor di Wilayah IndihiangMantan Wawali Kota Tasikmalaya Jadi Dewan Pakar PKS, Mau Maju di Pilkada 2024?
Ia pun menyarankan para pejabat di lingkungan pemkot termasuk para anggota DPRD turun langsung ke lapangan dan memantau situasi masyarakat.
“Termasuk pendampingan langsung oleh petugas dari dinas terkait bekerja sama dengan dewan supaya memudahkan warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan,” kata dia.
Dengan pendampingan, bantuan sosial diharapkan tidak salah sasaran dan tidak diberikan kepada warga yang sebenarnya mampu dan memiliki penghasilan tetap.
“Yang harus diperjuangkan adalah memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan kriteria dan data yang valid,” pungkas politisi partai berlambang moncong putih itu. (igi)