TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan operasi pasar murah di beberapa lokasi. Namun langkah tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan kurang merata.
Seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Purbaratu pada Senin (19/3/2024). Di mana produk-produk kebutuhan pokok diserbu oleh masyarakat.
Kendati demikian, efektivitas operasi pasar murah tersebut dinilai minim. Pasalnya tidak menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat.
Baca Juga:Lebih Tajir yang Tidak Lolos Pileg 2024, Ini Deretan Harta Kekayaan Petahana DPRD Kota TasikmalayaPDI Perjuangan Kota Tasikmalaya Siapkan Muslim Akrobat Politik di Pilkada 2024!
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Tasikmalaya Andi Lala mengatakan bahwa untuk sesaat warga mungkin terbantu oleh adanya pasar murah. Namun barang yang dibeli tentunya tidak akan bertahan lama.
“Khususnya produk pertanian seperti beras, setelah berasnya habis masyarakat kembali dihadapkan dengan harga yang mahal di pasar,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (19/3/2024).
Sementara, saat ini sebagian petani masih kesulitan untuk menggarap sawah mereka. Pasalnya pengairan belum juga normal meskipun hujan kerap turun mengguyur Kota Tasikmalaya. “Karena di beberapa lokasi sistem pengairannya bermasalah, misal di Tamansari,” ucapnya.
Menurutnya, operasi pasar murah harua diimbangi juga dengan bantuan bagi para petani. Yakni dengan membuat pengairan ke pesawahan menjadi lancar. “Kalau produktivitas petani baik, harga di pasaran juga bisa lebih terkendali,” terangnya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menilai operasi pasar murah minim promosi. Sehingga hanya sebagian kecil saja warga yang mengetahui adanya upaya tersebut. “Yang beli kebanyakan warga di sekitarnya saja, banyak yang tidak tahu sama sekali,” ujarnya.
Seharusnya pemerintah segencar mungkin menginformasikan ke masyarakat secara luas. Supaya kemanfaatan pasar murah bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. “Kalau perlu pasang saja baliho yang banyak supaya informasinya lebih meluas,” tuturnya.
Jika perlu pemerintah langsung mengumumkan menu atau paket dari produk yang dijual. Supaya warga bisa mempersiapkan uang unyuk membeli sembako di pasar murah. “Misal paket Rp 60 ribu dapat apa saja, jadi lebih jelas,” katanya.(*)