Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayyubi menyampaikan, ekonomi harus memberikan keberkahan karena apa artinya kalau tidak berkah. Mungkin kaya secara ekonomi tapi miskin secara intelektual atau harmonisasi.
“Harus halalan toyyiban, jangan sampai tidak menyehatkan karena kandungan gizi tidak berimbang. Anak-anak lingkungan pesantren, harus banyak makanan sehat,” kata dia.
Menurutnya, MUI bersmaa BPOM juga harus meneliti produk halal tersebut. Makanya, pemerintah harus bergerak mendampingi masyarakat mendapatkan sertifikasi halal itu dengan mudah. “Jangan regulasi malah menghambat perkebangan ekonomi msyarakat,” sambung dia.
Baca Juga:Soal Perselingkuhan Oknum ASN Pemkot Banjar, Tokoh Agama Kota Banjar Sebut Akhlak PNS Jadi SorotanTiga Kali Seminggu Ngamar, Masuk Siang Keluar Sore, Tetangga Oknum ASN Pemkot Banjar Bongkar Keseharian VM
Kata Asep, peran pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal bagi masyarakat dan pesantren sangat penting. Sementara itu, upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal adalah sistem setifikasi halal, promosi dan pendidikan, investasi dan penelitian, perlindungan konsumen, kolaborasi dengan lembaga keagamaan, peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan.
“Upaya dari kami DPRD Kabupaten Tasikmalaya di antaranya pembentukan Perda Pesantren di tahun 2021, mendorong pemerintah daerah dalam menyusun naskah akademik dalam rangka pembentukan perda BPR Syariah, mempermudah proses pensertifikatan halal produk makanan, pembentukan perda tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro,” katanya.
Asisten Manajer Pelaksana Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah dari kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Kusnadi menyampaikan, prinsip-prinsip pengembangan usaha pondok pesantren yakni memberikan kontribusi nyata pada perekonomian pesantren, masyarakat dan nasional sebagai arus pertumbuhan baru.
“Mendukung implementasi penguatan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren dan mendorong potensi ekonomi untuk mendukug pertumbuhan yang inklusif,” ujarnya.