Oleh: Andri Nurjaman, M. Hum, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Nahdlatul Ulama pernah berada di puncak kesuksesan dalam dunia politik secara nasional pada masa Presiden Soekarno (1959-1965), khususnya masa-masa yang dianggap paling sulit. Dengan kecerdasan strategi politik yang dimainkan oleh NU, Partai Islam Tradisional tersebut bisa menari di atas irama politik Bung Karno.

Pada awalnya Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang dibentuk oleh Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari pada 1926 yang berfokus pada dunia dakwah, sosial dan pendidikan. Namun sejak tahun 1952, NU memilih untuk menjadi sebuah partai politik. Hal ini tidak terlalu aneh, karena latar belakang historis memang NU lahir dari realita politik, ditambah dengan pernah bergabungnya NU di MIAI (1937) dan Masyumi (1945). NU sebagai salah satu partai politik Islam ini berakhir pada kembalinya NU ke khittah 1926 dalam Munas NU tahun 1983 di Situbondo.

Partai Nahdlatul Ulama ini berhasil menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi baru yang dibuat oleh Presiden Soekarno, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah fase kehidupan politik yang terpusat pada tangan Presiden Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sejarah ini menarik untuk dilihat kembali sebagai bahan pijakan dan cerminan bagi generasi saat ini khususnya warga nahdliyin yang aktif di dunia politik, apalagi dua tahun lagi masyarakat Indonesia akan menyelenggarakan hajat besar demokrasi lima tahunan, maka membaca sejarah keberhasilan NU di dunia politik sangatlah dibutuhkan.

Pada masa penerapan sistem demokrasi terpimpin, di dunia politik saat itu ada dua partai politik yang mewakili umat Islam yaitu Partai Masyumi dan Partai NU, namun dalam menghadapi sistem baru politik Soekarno dengan demokrasi terpimpimnya, strategi politik yang digunakan dua parpol Islam itu berbeda.

Partai Masyumi misalnya, menolak dengan keras sistem demokrasi terpimpin karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan dianggap telah memilih jalan kediktatoran, penolakan keras Masyumi ini mengakibatkan dirinya harus dibubarkan oleh Presiden Soekarno, ditambah dengan beberapa kader Masyumi yang turut melakukan pemberontakan dalam PRRI-PERMESTA.

Berbeda dengan strategi yang dimainkan oleh Partai NU yang memilih untuk bersikap fleksibel, akomodatif dan bekerja sama dengan pemerintah Presiden Soekarno. Itu artinya bahwa Partai NU menerima sistem demokrasi terpimpin dan ideologi Nasakom (Nasionalis, Agamais dan Komunis).

Penerimaan Partai NU pada waktu itu kepada konsep baru Presiden Soekarno tidak berdasarkan ambisi politik buta, namun memiliki dasar-dasar ilmiah yang kuat dan realita politik yang sangat nyata sehingga menghasilkan ijtihad diniyyah fi syiyasah yang mampu menyelamatkan umat Islam terkhusus jamaah dan jamiyyah NU.

Dasar ilmiah tersebut yang pertama dan paling utama adalah alasan teologis yang berpijakan pada teori fikih dan ushul fikih. Dalam hal ini, misalkan Menteri Agama dari NU yaitu Prof. KH. Saifuddin Zuhri membawa dalil pesantren dalam rangka NU turut pada sistem yang diciptakan oleh Presiden Soekarno tersebut: “Malayudraku Kulluhu Laatutraku Kulluhu”.

Alasan teologis ini pula yang menjadi sebuah jawaban terhadap apa yang dituduhkan Masyumi kepada Partai NU, bahwa NU adalah partai yang oportunis, bahkan Mbah Wahab Chasbullah dicap sebagai Kiai Nasakom. Hal ini adalah sebuah fitnahan politik belaka dari lawan politik NU pada saat itu.

Partai Nahdlatul Ulama memiliki dasar fikih yang kuat dalam keterlibatannya di pemerintahan, di antara yang paling terpenting adalah konsep maslahat dan mudarat yaitu didasarkan untuk mencegah datangnya mudarat yang lebih besar daripada men­cari kebaikan. Hal ini diperkuat dengan teori ushul fikih yang berbunyi “Dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil mashalih” yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Partai NU harus ikut di dalam DPR dengan tujuan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan pemerintah yang akan dibentuk menurut prinsip pada Al-Qur’an yaitu amar ma’ruf nahyil mungkar.  NU menyatakan kewajiban amar ma’ruf nahyil mungkar lebih mungkin dan efektif dilakukan jika berada di dalam sistem.

Pertimbangan keagamaan muncul juga dari ketua umum PBNU saat itu yaitu KH Idham Chalid bahwa sistem dan konsep demokrasi terpimpin adalah sesuai dengan ajaran Islam yaitu syuro, asalkan menonjolkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sedangkan realita politik pada saat itu yang menjadi alasan sosilogis, adalah mengenai eksistensi PKI yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno dan semakin berani melakukan aksi dan maneuver politik. Partai NU menerima demokrasi terpimpin sekaligus masuk pada ideologi Nasakom justru untuk menghalau gerak langkah politik PKI, hal ini dilakukan NU di dalam sistem pemerintahan dan di luar pemerintahan. Fakta ini pula yang mematahkan argumentasi bahwa Partai NU berangkulan dan main mata dengan PKI.

Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa keterlibatan Partai NU dalam sistem baru pemerintahan Presiden Soekarno untuk mempertahankan jabatan atau kursi di pemerintahan Presiden Soekarno sejak demokrasi parlementer, hal ini juga untuk mencegah kursi-kursi yang disediakan untuk Partai NU tidak diisi oleh kelompok lain yang justru akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar jika Partai NU tidak masuk pada dunia politik.

Setalah Partai NU menerima sistem demokrasi terpimpin dan menjadi bagian dari unsur ideologi NASAKOM, Partai NU selanjutnya melakukan dukungan-dukungan dan menjadi parpol Islam yang paling loyal terhadap Soekarno, hal ini dilakukan NU untuk mengalihkan perhatian presiden Soekarno kepada PKI yang terus menerus condong ke arah kiri, juga untuk membuktikan bahwa kalangan umat Islam yang diwakili oleh Partai NU bisa selaras dengan ide-ide Presiden Soekarno.

Bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan oleh Partai NU tersebut mulai dari dukungan moral, yaitu dengan diberikannya gelar Waliyul Amri Ad-dharuri Bi Syaukati kepada Presiden Soekarno, gelar ini pula yang menjadi dasar dukungan NU di dalam sidang MPRS.

Gelar akademik sebagai dukungan moral juga diberikan oleh Menteri Agama Prof. KH Saifuddin Zuhri kepada Presiden Soekarno dalam bidang dakwah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1964. Sedangkan dukungan lain datang dari KH Wahab Chasbullah yang merupakan Rais Am PBNU dengan memberikan nama Muhammad di depan nama Soekarno.

Termasuk juga dukungan ide atau pemikiran mengenai konsep demokrasi terpimpin, NASAKOM dan manipol-usedek. Hal ini bermula pada pembahasan Muktamar NU ke-22 di Jakarta, KH Wahab Chasbullah memberikan pidato iftitah-nya mengenai penerimaannya terhadap demokrasi terpimpin dan kembalinya kepada UUD 1945.

Sedagkan KH Idham Chalid menyampaikan idenya bahwa demokrasi terpimpin sesuai dengan Islam asal memuat musyawarah dengan para ahli dalam menghadapi berbagai persoalan di Indonesia. Dukungan ide atau pemikiran lainnya juga terlihat oleh usaha KH Idham Chalid dengan KH Saifuddin Zuhri dalam mengampanyekan konsep Nasakom dan manipol-usdek adalah sesuai dengan ajaran Islam dalam sebuah majalah bernama majalah Api Islam.

Adapun dukungan politik dari Partai NU adalah banyaknya kader-kader terbaik yang dimiliki oleh NU masuk di dalam perpolitikan nasional era demokrasi terpimpin. Eksistensi NU karena kecerdasan NU dalam memilih strategi politik. (*)

*Tulisan ini juga tersedia dalam tesis Andri Nurjaman dengan judul Dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965.

 

%d blogger menyukai ini: