Paksa Fraksi Tolak Kenaikan BBM

Paksa Fraksi Tolak Kenaikan BBM
UNJUK RASA. Gabungan aktivis dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (7/9/2022). Foto: Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya
0 Komentar

PANGANDARAN, RADSIK – Massa aksi dari kalangan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan (ormas) menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Rabu (7/9/2022).

Ratusan pengunjuk rasa itu berorasi di depan Gedung DPRD sambil membentangkan poster dan spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Beberapa waktu kemudian mereka pun diizinkan masuk ke dalam gedung milik rakyat tersebut dan diterima oleh Ketua DPRD Asep Noordin.

Baca Juga:Nelayan Akan Dapat BLT Rp 150.000Kejaksaan Periksa 12 Saksi Terkait Kasus PIP

[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]

Dalam kesempatan itu, massa meminta DPRD untuk melayangkan surat penolakan kenaikan harga BBM kepada lembaga DPR RI.

Koordiantor lapangan (korlap) aksi Tian Kadarisman mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh fraksi di DPRD untuk menandatangani surat penolakan itu. ”Namun hari ini ada satu fraksi yang tidak menandatangani dengan alasan sedang acara internal,” katanya kepada waratwan, Rabu (7/9/2022).

Menurut dia, massa akan kembali lagi karena surat tersebut dianggap tidak sah, sebab ada satu fraksi yang tidak menandatangani.

Selain menuntut diturunkannya kembali harga BBM, pihaknya juga menuntut agar pemerintah memperhatikan lagi nasib petani dan pedagang kecil akibat inflasi yang terjadi. ”Harga sembako naik, dengan adanya kenaikan BBM ini,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan bahwa seluruh fraksi pada dasarnya menolak kenaikan BBM. ”Saya juga sudah membuat surat untuk dikirim ke Jakarta, tapi teman-teman mahasiswa menganggapnya tidak sah, karena Fraksi Persatuan tidak menandatangani,” tuturnya.

Menurut Asep, Fraksi Persatuan sudah melayangkan surat izin karena ada acara internal partai politik (parpol). ”Namun intinya Fraksi Persatuan juga menolak adanya kenaikan BBM ini,” ucapnya.

Baca Juga:Kades Guranteng Monev Pembangunan RutilahuTiang Utilitas Bakal Lebih Tertib

Asep mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi apa yang jadi masukan-masukan dari massa aksi. Terutama soal kondisi ekonomi saat ini. ”Itu menjadi bahan untuk kita, untuk mengintervensi kondisi akibat kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Dia sudah meminta kepada mahasiswa yang ikut dalam aksi itu untuk kembali berdiskusi membahas soal kenaikan itu. ”Kita butuh data-data sebagai acuan atau bahan untuk melakukan tindakan pencegahan inflasi,” ucapnya. (den)

0 Komentar