TAKSIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Joki Coklit yang dikhawatirkan oleh Bawaslu memang berisiko mengganggu proses tahapan Pilkada. Untuk mencegahnya, PPK Cihideung akan mengambil sikap tegas sejak rekrutmen.
Ketua PPK Cihideung Zaki Nurulhaq menyampaikan mulai hari ini masing-masing PPS mulai merekrut pantarlih. Di mana mereka yang akan melaksanakan teknis pencocokan penelitian atau coklit. “Rekrutmennya oleh masing-masing PPS,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (5/6/2024).
Soal joki coklit, pihaknya pun tidak ingin nantinya pantralih menggunakan joki. Sehingga dia memberikan penekanan kepada PPS untuk melakukan rekrutmen secara professional dengan memperhitungkan kapasitas. “Jadi harus orang yang memang punya kapasitas dan mampu melaksanakan tugas itu,” ujarnya.
Baca Juga:55 TKP Curanmor, 21 Motor Diamankan, 5 Tersangka Diciduk Polres Tasikmalaya KotaSelama 2,5 Jam Yanto Oce dan DPW PKB Jabar Lakukan Pertemuan Tertutup, Ada Apa Ya?
Pasalnya, proses coklit harus betul-betul akurat karena berurusan dengan data pemilih di Pilkada. Ketika ada kekeliruan, maka dampaknya bisa merusak kualitas dari proses pemilihan kepala daerah ini. “Karena kalau soal data, tidak bisa main-main,” imbuhnya.
Ketika setelah melalui rekrutmen yang ketat tetap terjadi kasus joki coklit, maka pantarlih akan langsung diganti. Karena rekrutmen yang dilakukan akan menyiapkan opsi pengganti. “Seperti cadangan, kalau yang ditunjuk bermasalah maka langsung diganti,” terangnya.
Penggantian Pantarlih menurutnya tidak memerlukan proses yang panjang. Pasalnya mereka diangkat oleh PPS, tidak perlu menunggu persetujuan dari KPU. “PPS yang mengangkat, jadi PPS bisa memecat juga,” katanya.
Sebelumnya, anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya Encang Fuad menerangkan bahwa pengawasan Pilkada tidak hanya terfokus pada peserta saja. Namun juga terhadap kinerja penyelenggara dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada. “Kinerja KPU, PPK, PPS dan pantarlih juga menjadi objek pengawasan,” ucapnya kepada Radar.
Salah satu tahapan yang paling dekat yakni proses pencocokan dan penelitian atau coklit untuk menyusun DPS dan DPT. Di mana Pantarlih akan mendatangi satu persatu warga yang menjadi pemilih potensial. “Kalau ada yang tidak sesuai prosedur, kita akan proses,” ucapnya.
Pasalnya, di Pemilu 2024 kemarin ada temuan kasus joki coklit di mana petugas menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Maka dari itu pihaknya tidak ingin hal serupa terulang di tahapan Pilkada 2024. “Dan saat itu kasusnya kita proses,” terangnya.(rga)