BOGOR, RADARTASIK.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan TNI dan Polri yang menandai awal dari serangkaian kerja sama yang menyangkut pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan.
Para pemangku kepentingan tersebut berkomitmen untuk bersama-sama bergerak mengawal ketahanan pangan di Indonesia.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menjelaskan bahwa ke depan petani milenial mesti bisa mencerminkan semangat kebangkitan dan kejayaan negara agraris sebagai jalan dan usaha pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Baca Juga:Kementerian Pertanian Jalin Kerja Sama Multistakeholder Wujudkan Ekosistem Wirausaha Pertanian PedesaanBuka Cabang di Tasik, Gaharu Tour and Travel Tawarkan Umrah COD
Dalam beberapa waktu ke belakang, banyak tantangan pertanian di Indonesia, salah satunya soal produktivitas yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Tantangan tersebut semakin parah karena terdampak El-Nino yang meluas, menyasar hingga satu juta hektare lahan pertanian, dan mengakibatkan ketidakpastian terhadap ketersediaan sumber daya alam, termasuk air untuk irigasi, terutama di Kabupaten Bogor.
Untuk menciptakan solusi atas permasalahan tersebut, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Data Luas Tambah Tanam (LTT) dan Kegiatan Pompanisasi Kabupaten Bogor di Aula Dinas TP, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada Senin, 22 April 2024.
Rakor tersebut membahas strategi penting dalam meningkatkan produksi pertanian lewat optimalisasi data luas tanam dan pompanisasi.
Rakor itu diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI/Polri hingga perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane dan BBWS Citarum.
Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (PDDK), dari 40 kecamatan memperlihatkan bahwa kondisi ini semakin memperburuk masalah yang sedang dihadapi.
Walaupun langkah-langkah telah dilakukan untuk mengatasi kondisi ini, BBWS Cisadane dan Citarum tetap koordinasi dengan dinas setempat untuk menjamin ketersediaan sumber air.
Baca Juga:Kementerian Pertanian Jadikan Remitansi sebagai Solusi Penggerak Pertumbuhan Ekosistem PertanianRaih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN, Sekda Jabar: Yang Paling Penting Adalah Learning Journey
Beberapa langkah-langkah positif telah diambil, tetapi muncul tantangan baru. Salah satunya yakni kesulitan dalam memperoleh pasokan solar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pompa air.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Tatang menyebutkan rencananya untuk memakai pompa air bertenaga listrik.
Dia menyadari betul bahwa ketersediaan energi adalah hal yang sangat penting dalam mengendalikan krisis pangan.