Wawan juga menerangkan bahwa penerima bantuan yang tidak sesuai bukan persoalan yang baru di masyarakat. Bahkan pernah juga ada anggota DPRD yang masuk dalam daftar penerima. “Dewan juga pernah ada yang jadi penerima,” katanya.
Pihaknya pun tidak mengetahui data penerima bantuan tersebut acuannya ke mana. Karena meskipun ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) acuannya bukan lagi warga miskin. “Kami juga bingung soal datanya,” pungkasnya.(rangga jatnika)