TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerhati Kebijakan Anggaran, Nandang Suherman angkat suara menyikapi ‘drama’ yang terjadi di RE Martadinata, terkait SK Plh Bappelitbangda.
Rapat paripurna pengesahan dan usulan APBD yang dilaksanakan pada Rabu (13/9/2023) itu, terkesan diganjal hal yang tidak subtantif.
Menurutnya apa penundaan pengesahan APBD didasari masalah yang sebenarnya tidak terlalu prinsipil.
“Biasanya, terjadi rebut-tawar itu ketika belum terjadi titik temu kesepakatan menyangkut substansi penganggaran. Namun, yang saya simak ini ekses dari SK Plh Bappelitbangda, legalitas anggota TAPD, keabsahannya, melebihi batas waktu ketentuan,” kata Nandang memaparkan, Jumat (15/9/2024).
Baca juga: Ketidakjelasan SK Plh Bappelitbangda Hambat Pengesahan Raperda APBD Perubahan
Menurut dia, urusan menetapkan APBD jangan dikaitkan dengan hal yang kurang prinsipil.
Ia sepakat dengan Wakil Ketua DPRD H Agus Wahyudin dan Anggota DPRD H Nurul Awalin, dimana tak ada korelasinya legalitas Kepala Bappelitbangda dengan pengesahan APBD.
“DPRD dan kepala daerah yang lakukan pengesahan, sekalipun gak ada kepala Bappelitbangda tak pengaruhi pemutusan anggaran daerah. Kecuali tak ada wali kota,” ungkapnya.
Di sisi lain, Nandang menilai peristiwa kegaduhan paripurna kali ini menegaskan bahwasannya, politisiasi di ASN Pemkot semakin kentara.
Baca juga: Cara Mendapatkan Manfaat Minyak Kemiri untuk Perawatan dan Kesehatan Rambut
Selain, isu tersebut sudah berkembang dan menjadi rahasia umum, ditegaskan di momentum tersebut.
“Saya pun membaca terjadi blok-blokan. Dimana ada informasi wali kota lama masih pengaruh ke birokrasi, belum lagi aktor politik lain. Bahkan konon yang baru calon wali kota pun sudah punya loyalis di eksekutif,” tudingnya.
“Hal itu menandakan tidak sehatnya birokrasi, tak profesional. Sementara sekarang birokrasi sedang ingin ditata, hanya faktanya kontradiktif. Meletupnya Plh Kepala Bappelitbangda di Paripurna, mempertegas kondisi politis itu,” sambungnya beranalisa.
Pengajar Sekolah Politik Anggaran Perkumpulan Inisiatif itu menilai sikap Pj wali kota yang notabene bukan warga Tasikmalaya, sebagai figur yang memahami regulasi.
Baca juga: 8 Khasiat Minyak Kemiri untuk Rambut: Mengatasi Rambut Rontok, Berminyak dan Kebotakan
Bahkan, terlihat cenderung melakukan perlawanan atas politisnya pelaksanaan pemerintahan di daerah ini.