“Pemkot ini selalu miskom (miskomunikasi, red), alangkah lebih baiknya berkomunikasi terlebih dahulu dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar atau warung sembako. Supaya tidak terjadi gesekan antara program dan kebutuhan warga,” paparnya.
Dikri menilai program yang dilakukan Pemkot itu tidak diukur efektifitasnya, hingga dampaknya kepada masyarakat sekitar. Sekaligus memperlihatkan bahwa, keunggulan komoditas pangan dan produk yang dimiliki warga tidak diberi ruang lebih eksis.
“Ada hal yang dilupakan oleh Pemkot dan tidak dipikirkan dengan matang sehingga rencana ini kurang terstruktur rapih. Pemkot harus adil dan bijak dalam membuat gerakan-gerakan semacam itu, agar tidak merugikan pihak tertentu,” tandasnya. (Ayu Sabrina)