TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Gerakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membersihkan sejumlah titik penilaian Adipura dinilai terburu-buru.
Semua instansi mendadak bergerak membenahi berbagai sarana dan fasilitas umum serta membersihkan lingkungan yang akan jadi lokasi penilaian.
“Kalau bukan karena Adipura, mungkin tidak segrasa-grusu ini. Padahal menyediakan daerah nyaman dalam konteks lingkungan sehat dan bersih, itu wajib dipenuhi pemerintah. Bukan sebatas karena mau dinilai pusat,” ujar Ketua DPD Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Kota Tasikmalaya Asep Devo saat ditemui di Jalan Letnan Harun, Rabu (30/8/2023).
Baca Juga:Wakil Ketua Komisi VII DPR RI H Dony Maryadi Oekon Siapkan 3 Armada Bantuan Air BersihUPI Tasikmalaya Tidak Wajibkan Skripsi Sebagai Satu-satunya Syarat Lulus Kuliah
Seperti diketahui saat ini Pemkot begitu sibuk belakangan ini. Mulai kerja bakti di lingkungan kantor, penyemprotan TPA Ciangir, pembagian tempat pilah sampah di Pasar Cikurubuk dan aktivitas lainnya.
Asep menyayangkan tindakan pemkot yang terlalu vulgar lantaran sangat menonjolkan pembenahan menjelang penilaian Adipura saja.
“Jadi masyarakatnya juga ya kalau kelihatan kita tidak buang sembarangan, kalau tidak ada yang lihat ya bebas saja. Kan seolah mencontohkan begitu analoginya,” kata dia.
Harusnya, lanjut Asep, apabila serius ingin meraih kembali predikat Adipura, pemkot merangkul semua kalangan.
Minimal menggerakan masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing dari pengelolaan sampah yang salah.
Bukan sendirian mengerahkan unit kerja, tanpa publik tahu bahwa hal itu akan menjadi penilaian dalam menjadikan Kota Tasikmalaya dipandang sehat dan bersih.
“Jadi memang benar, kolaborasi cuma jargon. Toh pemerintah kerja sendiri saja, padahal yang dinilai itu kota dengan semua elemen, sarpras, fasilitas yang ada di dalamnya,” analisis Asep.(igi)