INDIHIANG, RADSIK – Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya memintai klarifikasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya. Hal itu menyusul pertanyaan warga terkait pemungutan retribusi sampah yang semula dikelola petugas dinas.

Faktanya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya telah menyepakati kerjasama dengan perusahaan dalam menarik retribusi. Bahkan, hal itu sudah berjalan melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang secara berkala setiap triwulan dilakukan evaluasi.

“Jadi sudah klir, ternyata memang bukan ada pungutan baru. Cuma, DLH kini bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menarik retribusi dari warga, dengan tarif yang masih sama Rp 3 ribu warga di lingkungan, Rp 5 ribu warga perumahan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan usai rapat kerja di ruang rapat komisi, Rabu (27/7/2022).

Menurutnya, beberapa waktu terakhir pihaknya cukup kebingungan menjawab pertanyaan masyarakat. Sebab, di lapangan pemungut retribusi sampah berbeda petugas dari biasanya.
Termasuk mereka juga dibekali surat tugas dari perusahaan pengelola penagihan retribusi itu.

“Makanya mesti disosialisasikan. Ke depan pola komunikasi rekan-rekan DLH supaya lebih intens, supaya minimal kami mitra kerja bisa jelaskan ke masyarakat ketika ada pertanyaan,” papar Politisi PAN tersebut.

“Apalagi menyangkut uang, tentu sensitif sekali. Meski aspek legal formal sudah ditempuh, baiknya diberi tembusan atau sosialisasi ke setiap jenjang pemerintahan agar diedarkan ke warganya masing-masing,” sambung dia.

Padahal, lanjut Enan, kerjasama itu secara legitimasi mengantongi dasar yang jelas dan kuat. Mulai merujuk peraturan daerah, diperkuat legal opinion dari aparat hukum dan juga sedang menempuh second opinion dari lembaga berwenang lainnya.

“Namun, karena informasinya tidak diterima masyarakat secara utuh, wajar jadi banyak pertanyaan. Ini kan program untuk optimalisasi pelayanan dan potensi pendapatan dari sektor ini, kita dorong sosialisasikan semasif mungkin agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan,” beber dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya H Deni Diyana mengakui sudah melangsungkan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak pelaksana, termasuk tengah mengupayakan second opinion ke lembaga berwenang. Setelah ia mengantongi legal opinion dari aparat hukum.

“Perjanjian kerjasama sudah dibangun, dengan catatan dievaluasi per triwulan. Kalau ada ketidaksesuaian target, kita evaluasi. Ketika ditemukan kelemahan di pihak perusahaan kita tentu pertimbangkan untuk melanjutkan kerjasamanya,” kata Deni.

Tidak hanya memungut retribusi, pihak perusahaan juga memiliki itikad baik untuk menyisir ketika ada sampah yang terlewati dinas. Mereka membantu operasional ke titik-titik tertentu yang mestinya diselesaikan tenaga DLH dengan cara lembur.

“Kita bersyukur mesti itu tidak tercantum dalam MoU, itu itikad perusahaan membantu pemkot menyisir titik sampah yang terlewat personel kami. Kebetulan, untuk lembur juga kita operasionalnya sudah habis jadi terbantu sekali,” paparnya.

Ke depan pun, lanjut Deni, pihaknya menimbang untuk menjajaki kerjasama dalam upaya pengangkutan sampah. Sebab, ketika berbicara armada dan personel yang ada di angka 40 unit, belum ideal untuk melayani luasnya wilayah Kota Resik.

“Kemudian kalau dikerjasamakan atau sewa misalnya, memang kelihatannya dari sisi efektif efisien lebih baik, ketimbang kita mengadakan sendiri dan mesti menanggung operasional serta biaya pemeliharaan,” rencananya. (igi)

%d blogger menyukai ini: