KETUA Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Muhamad Hakim Zaman menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tidak disetorkannya retribusi pasar senilai Rp 37.185.500 ke kas daerah.

Sebagaimana diketahui BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

Dalam LHP LKPD bernomor 15A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 ada salah satu temuan yakni pengelolaan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan kurang memadai dengan tidak disetorkannya ke kas daerah sebesar Rp 37.185.500.

Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik, Login

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!

 

%d blogger menyukai ini: