PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Keterwakilan perempuan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Pangandaran masih minim. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Tim Seleksi Anggota KPU Jawa Barat Endin Lidinilah.
Endin Lidinilah menyebut beberapa faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah. Seperti dikarenakan adanya sistem patriarki (mengutamakan laki-laki di banding perempuan).
“Seolah-olah perempuan hanya dapat bekerja di dapur, sumur dan kasur. Padahal perempuan pun berhak go public,” ungkapnya di Hotel Horison Palma, Sabtu 9 September 2023.
Baca Juga:Nah Lho, Ada Warga Negara Asing di Kabupaten Pangandaran Hampir Masuk DPT PemiluJalan Lintas Pesisir Kabupaten Pangandaran Minim Penerangan, Malam Hari Dinilai Rawan Kecelakaan
Ia mencontohkan, di KPU Kabupaten Ciamis tidak ada satu pun keterwakilan perempuan sebagai anggota KPU. Kemudian di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran hanya satu. “Itu pun semua untuk periode sebelumnya,” katanya.
Menurut Endin Lidinilah, idealnya keterwakilan perempuan sebagai anggota KPU adalah 30 persen. “Memang walaupun ada afirmasi, akhirnya balik juga kepada perempuan sendiri, apakah mau untuk terlibat intens di kepemiluan ini,” katanya
Keterwakilan Perempuan Harus Meningkat
Ia mengatakan keterwakilan perempuan harus meningkat dalam rekrutmen Bakal Calon Anggota KPU periode 2023-2028.
“Yang kami lakukan sekarang dan dari timsel seluas mungkin menyebarkan informasi pendaftaran seleksi calon anggota, di kesempatan kali ini kami melibatkan ormas-ormas perempuan untuk menyampaikan syarat dan tahapan-tahapan pendaftaran,” terangnya.
Perlahan-lahan pihaknya mendorong agar perempuan bisa go public, salah satunya masuk di penyelenggara pemilu.
“Yang mendaftar se-Jabar masih proses, kalau tadi cek Kota Banjar 14 lebih, Kabupaten Pangandaran hampir 50 orang pendaftar, semua kabupaten/kota sudah ada yang masuk,” tuturnya. (*)