Kebelet Nikah

SINGAPARNA, RADSIK – Pengadilan Agama Tasikmalaya mencatat permohonan dispensasi untuk nikah di bawah umur atau usia 19 tahun meningkat. Tahun 2022 tercatat sebanyak 778 pemohon. Bahkan untuk awal tahun 2023 sudah ada 40 permohonan.

Sejak tahun 2018 ada 31 perkara permohonan dispensasi. Kemudian di tahun 2019 sebanyak 286 perkara, tahun 2020 sebanyak 946 permohonan dispensasi perkara dan paling banyak di tahun 2021 yang meningkat sebanyak 1.028 perkara.

Adapun syarat untuk mengajukan dispensasi nikah di bawah umur secara administrasi orang tua anak atau pemohon harus menyertakan data KTP, akta kelahiran termasuk memastikan calon pengantin prianya sudah memiliki pekerjaan.

[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]

Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs H Sanusi MH mengatakan, untuk perkara dispensasi pernikahan dini di bawah 19 tahun atau di bawah umur, dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada undang-undang sebelumnya, kata dia, tentang pernikahan untuk usia perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Saat ini ada penyamaan umur baik perempuan maupun laki-laki harus 19 tahun.

Adapun perkara dispensasi, ungkap dia, semisal ada pemohon dispensasi di bawah umur 19 tahun, banyak dari daerah atau kampung. “Kalau di kota ada satu dua permohonan,” ujar dia, menjelaskan.

Kemudian, lanjut dia, semenjak keluar Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Nikah di Bawah Umur, pemohon dispensasi sangat banyak. Maka pemerintah meresponsnya dengan cepat. “Kita harus merespons cepat, pemerintah lewat Mahkamah Agung (MA),” ungkap Sanusi kepada wartawan.

Faktor penyebab dispensasi nikah di bawah umur itu, kata dia, berbeda-beda latar belakangnya. Ada yang karena ekonomi, jadi orang tua perempuan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sudah siap menafkahi atau memiliki pekerjaan.

Kemudian, lanjut dia, ada karena anaknya sudah tidak melanjutkan sekolah lagi seperti di daerah-daerah, umumnya ada yang nikah di bawah umur 18 tahun, bisa 15-17 tahun untuk perempuan. Untuk calon pengantin laki-laki, rata-rata sudah di atas 19 tahun.

Faktor lainnya, ada kebiasaan atau kekhawatiran orang tua atau anak perempuan jika lama tidak dinikahkan, dibilang perawan tua, atau tidak laku. Termasuk khawatir terlalu lama pacaran bisa menimbulkan fitnah atau yang tidak baik dari sisi moral dan agama.

“Terlalu lama pacaran tidak bagus. Ketika itu solusinya adalah munculah dispensasi bagi perempuan yang ingin nikah di bawah umur. Dengan catatan syarat administrasinya dilengkapi, dan pemohon bisa meyakinkan pengadilan agama,” paparnya.

Dia menyebutkan, tidak semua perkara permohonan dispensasi nikah di bawah umur bisa dikabulkan. Ketika contoh ada pemohon yang tidak bisa memenuhi syarat administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), buku nikah dan akta cerai orang tua, akta kelahiran dan ijazah, tidak bisa dikabulkan.

“Kalau yang belum punya KTP, bisa dengan ijazah dan akta kelahiran, akan ketemu tanggal dan tahun lahirnya. Kemudian syarat lainnya ada keterangan sehat dari calon perempuan dari bidan desa, keterangan penolakan dari KUA, karena di bawah umur ditolak,” paparnya.

Adapun syarat untuk pengantin pria, jelas dia, orang tuanya harus meyakinkan bahwa anak laki-lakinya harus mampu, mempunyai pekerjaan, sudah bisa menafkahi, secara administratif dispensasi membuat surat permohonan seperti KTP, KK dan buku nikah orang tua dan lainnya.

“Termasuk jika ada pemohon dispensasi nikah di bawah umur bisa meminta bantuan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum), kalau tidak mampu untuk pernikahan harus ada surat keterangan tidak mampu dari desa,” kata dia.

Memang secara psikologis masih memiliki beban mental, secara biologis reproduksi belum siap menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak.

Secara nasional umum di Indonesia untuk perkara dispensasi pernikahan dini di bawah umur tahun 2017 ada 13.103 perkara, tahun 2019 ada 24 ribu, 2020 ada 64.156 ribu untuk di seluruh Indonesia.

Sedangkan waktu dan lama tahapan proses pengajuan dispensasi nikah di bawah umur awalnya diajukan dulu pengajuan oleh pemohon ke pengadilan, kemudian prosesnya paling cepat satu minggu baru sidang.

“Selanjutnya registrasi dan penetapan oleh majelis hakim, penetapan hari sidang baru oleh hakim dipanggil sekitar setengah bulan, penetapan sidang tidak terlalu lama yakni satu minggu sudah ada informasi,” paparnya.

Sejauh ini, untuk di Kabupaten Tasikmalaya pemohon dispensasi nikah di bawah umur terbanyak ada di Kecamatan Karangnunggal, Cikatomas, Cipatujah, Pagerageung dan Sodonghilir. Sisanya hampir merata.

Sementara itu, untuk angka perceraian di Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun yang masuk 4-5 ribu perkara. Pada umumnya 80 persen cerai gugat, kebanyakan perempuan yang menggugat.

“Yang paling banyak karena faktor ekonomi, KDRT, suami meninggalkan istri, pelanggaran moral seperti judi online, judi mancing dan mengadu ayam. Salah satu tidak bertanggung jawab,” ujarnya, menambahkan.

Ekonomi Jadai Faktor

KETUA KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengatakan, dalam melihat fenomena perkara dispensasi pernikahan di bawah umur, harus secara komprehensif. Mulai dari indikator atau variabel yang memicu  kenaikan angka menikah di bawah umur.

“Karena dilihat dari data yang dihimpun Pengadilan Agama Tasikmalaya terjadi peningkatan sejak 2018 sampai 2021. Sementara 2022 menurun. Kita melihat dari awal tahun 2018 ada 31 perkara dan ada terus peningkatan sampai di tahun 2021 ada sebanyak 1.000-an perkara dispensasi, jadi harus dilihat dari interval variabel lainnya,” ungkap Ato.

Menurutnya, salah satu variabel adanya perubahan undang-undang tentang pernikahan, di mana sebelumnya anak perempuan dapat menikah 16 tahun menjadi 19 tahun. “Perubahan undang-undang ini sejauh mana disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi bisa menjadi salah satu indikator masih banyaknya anak yang menikah di bawah umur, walaupun diatur dalam undang-undang,” kata dia.

Kemudian, lanjut dia, di tahun 2020 dan 2021 ada peningkatan pernikahan di bawah umur, ini bisa terjadi karena ada faktor ekonomi, pada saat masa pandemi Covid-19. Sementara di tahun 2022 datanya menurun menjadi 778.

“Maka harus bijak mencermati kenaikan lonjakan ini, bukan hanya secara adat kultural, tetapi bagaimana pola sosialisasi secara masif soal undang-undang tentang pernikahan ini yang tiba-tiba calon perempuan menjadi 19 tahun,” jelas dia.

Dampaknya, tambah dia, kepada permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Ini yang menjadi pemicu. KPAID sudah melakukan komunikasi dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya beserta stakeholder terkait termasuk pemerintah daerah.

“Kita berkoordinasi dan akan berkomunikasi menyikapi soal kenaikan permohonan dispensasi nikah dibawah umur,” tambah dia. (dik)

[/membersonly]

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!