TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aktivis Mahasiswa Tasikmalaya, Dikri Rizki Ramadhan, terheran saat mengetahui kuota khusus yang diberikan pada SMAN 4 Tasikmalaya dan SMAN 8 Tasikmalaya, membuat gaduh.
Apalagi KCD Wilayah XII mengaku baru tahu saat pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahap pertama.
Menurut Dikri, ketika SMAN 4 Tasikmalaya mengaku sudah melakukan proses PPDB sesuai aturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan menerima 15 siswa asal Bungursari melalui kuota zonasi khusus, tak sepatutnya KCD XII tidak mengetahui.
Baca Juga:Viman Alfarizi dan Politik Sedekah: Gabungkan Kekuatan Kawan, Lawan dan yang Abu-Abu untuk Memenangkan PilkadaRatusan Warga Indihiang Kota Tasikmalaya Dapat Bantuan Minyak Goreng Gratis
“Harusnya sudah tahu dong. KCD XII ini kan dari provinsi. Aturan kuota khusus itu juga kan dari Pemprov. Kok bisa tidak tahu? Kok bisa baru tahu saat tahap pertama sudah diumumkan? Ini kan yang bikin gaduhnya,” kata Dikri kepada Radar, Minggu 14 Juli 2024.
Mantan Ketua Umum HMI Komisariat STIA YPPT Priatim Tasikmalaya itu, justru curiga KCD XII dan Pemprov tidak menjalin komunikasi dengan baik.
“Nah, sekarang kalau curiga wajar. Apakah mereka tidak ada rapat bersama atau pertemuan semacamnya membahas soal kuota khusus untuk wilayah yang tidak punya SMA Negeri ini? Seolah sekolah tertuduh sengaja membuka transaksional, nama anak-anak itu juga pasti jadi perbincangan,” jelasnya.
“Apalagi Inspektorat Jabar sampai datang ke sekolah, memonitoring dan evaluasi katanya, pasti rame gara-gara 15 nama itu kan,” lanjut Dikri.
Pengumuman hasil seleksi PPDB, kata Dikri, merupakan masa paling kritis. Sebab, saat seleksi berakhir, biasanya akan lahir ”jalur siluman”.
Apalagi kuota khusus tetiba diberikan pada tahun ini di Kota Tasikmalaya tanpa tak ada sosialisasi. Mengingat KCD XII justru terheran saat isunya dibawa ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, pada Senin lalu.
“Dari saat itu kan, KCD XII mengaku tidak tahu dari mana asal 15 siswa tersebut. Sampai bilang mereka tidak tahu siapa yang mengirim data ke provinsi sebab namanya langsung tertera lulus,” terang dia.
Baca Juga:Harapan dan Keyakinan Dua Pengusaha Tekstil Tasikmalaya bagi Ivan Dicksan di Pilkada 2024Hj Nurhayati Srikandi Politik, "Kado Istimewa" DPP PPP untuk Kota Tasikmalaya
Bagi Dikri, meski Dinas Pendidikan alias Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan DPRD Kota Tasikmalaya, tidak mengurusi ihwal PPDB tingkat SLTA, mereka berkewajiban memastikan remaja asal Kota Resik ini mendapatkan hak bersekolah setinggi-tingginya.