Kasus Makin Tinggi, DPRD Minta Penanganan Demam Berdarah di Kota Tasikmalaya Dievaluasi

demam berdarah dengue alias DBD
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPRD Kota Tasikmalaya meminta penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dilakukan eksekutif, dievaluasi. Hal itu menyusul terus bermunculannya kejadian dengan angka yang semakin tinggi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengakui, persoalan DBD masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Harusnya, eksekutif bisa memperhatikan secara serius dari mulai pencegahan hingga penanggulangan.

“Tentu leading sektor kaitan ini, yaitu Dinas Kesehatan harus menjadikan fenomena tersebut bahan evaluasi. Ini kan terjadi setiap tahun, siklus. Seharusnya bisa terpetakan, bagaimana agar diantisipasi sehingga lonjakan kasus tidak terus menggunung,” keluhnya kepada Radar, Rabu 24 Juli 2024.

Baca Juga:SK PAN Diprediksi Mendekat ke Murjani Jelang Pendaftaran Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!Gansa Persada MAN 1 Tasikmalaya Raih Juara 1 di Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64

Dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya, jumlah kasus DBD tahun ini jauh lebih tinggi. Dede meminta dinas terkait menjadikan kejadian sebelumnya sebagai acuan untuk melakuka antisipasi sedari dini.

“Kan ada pengalaman harus jadi perhatian khususnya dinas. Prioritaskan urusan ini karena menyangkut kemanusiaan. Nyawa itu mahal,” tegas Politisi PKS tersebut.

Menurutnya rate kejadian di Bulan Mei dan Juni yang cukup signifikan, harus mejadi pemikiran. Meski Dinas Kesehatan mengklaim telah mengambil sejumlah langkah, namun fakta di lapangan menunjukkan angka pertumbuhan kasus yang masih tinggi.

“Apakah kader jumantik perlu terus dibina atau dievaluasi. Jangan sampai alasan klasik tak ada anggaran itu kan prioritas keselamatan masyarakat,” papar Dede.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi menambahkan para wakil rakyat sebenarnya sudah memberikan atensi luar biasa untuk menekan risiko DBD.

Yaitu melalui sejumlah regulasi dan usulan kebijakan, agar eksekutif lebih serius mewaspadai wabah yang masih merenggut nyawa masyarakat tersebut.

“Kita sampai sudah buat Perda beberapa tahun lalu, soal penanganan penyakit menular salahsatunya DBD. Tinggal Pemkot menjalankan saja. Guidence-nya jelas, perintahnya jelas, tinggal sejauhmana itu diimplementasikan akan kami monitor,” ungkapnya.

Baca Juga:Yanto Oce Dapat Pesan Khusus dari Ketua dan Sekretaris PCNU Kota Tasikmalaya!Ditunjuk Jadi Ketua Kelompok Relawan Ridwan Kamil di Tasikmalaya. Ihsan B Nadirin: Gasssskeunn!

Apalagi, lanjut Gilman, dalam penyusunan RPJPD, pihaknya sudah mengusulkan supaya DBD menjadi atensi dalam rencana pembangunan.

Sehingga siapapun pemangku kebijakan eksekutif, program penanggulangan DBD tetap menjadi salahsatu prioritas program.

0 Komentar