INDIHIANG, RADSIK – Dalam waktu dekat, tiga nama yang bakal diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya bakal mengerucut. Akhir pekan, DPRD Kota Tasikmalaya yang terdiri dari para pimpinan dewan serta ketua setiap fraksi akan membahasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menyebut, belakangan ini sudah mengedarkan surat kepada setiap fraksi. Berkaitan usulan nama kandidat yang akan diusulkan dari masing-masing kepanjangan parpol di daerah. Selagi memenuhi syarat dan ketentuan umum yang diatur undang-undang.
“Sudah kita sampaikan. Rencananya akhir pekan ini akan dirapatkan di tataran pimpinan dan fraksi.
Baca Juga:Karang Tawulan Habiskan 5,9 MiliarAjang Adu Kecepatan
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Asalkan figurnya penuhi syarat formil, eselon II atau pejabat tinggi pratama dan berpengalaman di bidang pemerintahan,” paparnya kepada Radar, Jumat (14/10/2022).
Meski DPRD bukan penentu segala keputusan, pengusulan nama figur diharapkan bisa merepresentasikan keinginan publik. Terutama, nama-nama yang diajukan bisa menjadi opsi yang kapabel untuk ditimbang menteri. “Terutama Pj wali kota itu kan tugasnya banyak, kita ingin yang bisa memberikan warna lain. Supaya persoalan klasik di kita, lambat laun tertuntaskan,” harap Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya itu.
Menurutnya, isu kemiskinan dan pengangguran terbuka selama ini merupakan pekerjaan rumah yang menjadi lumrah ditinggalkan setiap kepala daerah. Perlu pemikiran dan konsep unggul, supaya Kota Resik memiliki program yang bisa memberi gebrakan dan tidak cenderung monoton.
“Selama ini kan program kerja daerah itu-itu saja kelihatannya, harus ada terobosan. Mau mendesain arah pembangunan kota seperti apa, perlu dipikirkan. Nah kita harap meski waktu jabatan hanya dua tahunan, Pj wali kota bisa merealisasikan ekspektasi ini,” bijaknya.
Maka dari itu, lanjut Muslim, figur dari kalangan akademis pun sempat dilontarkan menjadi opsi. Sebagai alternative dalam mengimplementasikan teori akademik para praktisi agar dituangkan dalam kebijakan di daerah. “Kenapa saya gulirkan wacana dari kalangan akademisi, itu agar jadi opsi atau bahan pertimbangan. Kalau, pun tidak lolos mekanisme ya legowo. Terpenting sudah ada upaya dan will dari kita memberi ruang terhadap kalangan akademisi,” kata Muslim.